Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai instrumen fiskal dalam APBN, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bantuan sosial.
Sementara itu, pemerintah bakal bertindak serius apabila Shell tetap tidak kooperatif untuk mempercepat proses divestasi 35 persen hak partisipasi di Blok Masela. Konkretnya, pemerintah bakal melelang ulang 35 persen PI itu tahun depan apabila rencana divestasi tersebut belum juga rampung.
Selain berita tentang belanja bantuan sosial dalam APBN dan Blok Masela, setiap hari berbagai berita lainnya dihadirkan secara analitis dan lebih mendalam di Bisnisiindonesia.id.
Berikut lima berita pilihan dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu 27 Mei 2023.
1. Belanja Bantuan Sosial APBN, Dipuji Tapi Masih Rawan Dikorupsi
Bantuan sosial merupakan salah satu belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN. Sebagai instrumen fiskal, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bantuan sosial.
Baca Juga
Pertama, untuk tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program. Hal itu antara lain dilakukan melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik.
Kedua, memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal.
Ketiga, memperkuat skema (perlindungan sosial) perlinsos yang adaptif.
Keempat, meningkatkan kualitas implementasi program. Di dalamnya termasuk penguatan graduasi dari kemiskinanantara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antarstakeholder.
Sebelumnya, pada periode 2019 - 2022, realisasi belanja bansos rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun.
Berdasar kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF), belanja perlindungan sosial berada pada kisaran Rp503,7 triliun - Rp546,9 triliun.
2. Ketika Pabrikan Mengejar Subsidi Sepeda Motor Listrik
Subsidi harga kendaraan listrik melalui diskon pajak pertambahan nilai (PPN) disambut sigap kalangan pabrikan sepeda motor. Mereka berbondong-bondong mendaftarkan produknya agar masuk daftar yang berhak disubsidi.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan subsidi untuk membuat harga kendaraan listrik kian menarik untuk dibeli, masing-masing untuk sepeda motor listrik per 20 Maret 2023, adapun mobil dan bus berlaku efektif per 1 April 2023.
Pemberian subsidi berlaku dua tahun, yakni 2023 dan 2024. untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Untuk sepeda motor, nilai bantuannya Rp7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi.
Subsidi KBLBB roda dua jenis baru punya empat sasaran, yakni penerima bantuan subsidi upah (BSU), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penerima subsidi listrik 450-900 VA.
Tidak semua produk sepeda motor listrik berhak mendapatkan subsidi harga, kecuali yang memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian. Salah satu syaratnya adalah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.
3. Jatuhnya Jerman ke Lubang Resesi Akibat Didorong Inflasi
Ilustrasi-Jalanan di Jerman/Dok.Istimewa
Data ekonomi Jerman yang menunjukkan kontraksi selama dua kuartal berturut-turut mengindikasikan bahwa raksasa Benua Biru ini jatuh ke dalam resesi.
Perekonomian Jerman resmi masuk ke dalam resesi teknis setelah mengalami kontraksi pada kuartal I/2023, menyusul kontraksi serupa pada kuartal sebelumnya.
Kanselir Jerman Olaf Scholz dan jajaran pemerintahannya harus bersiap menghadapi ujian berat.Resesi biasanya akan diikuti dengan meningkatnya pengangguran, rantai pasok terhenti di gudang, ambruknya pasar saham, dan kebangkrutan pelaku usaha.
Berdasarkan data yang dilaporkan dari Kantor Statistik Federal Jerman, Kamis (25/5/2023), produk domestik bruto (PDB) Jerman terkontraksi 0,3 persen pada kuartal I/2023 (year-on-year/yoy), menyusul kontraksi 0,5 persen pada kuartal IV/2022.
Kanselir Scholz, saat ditanya tentang data tersebut dalam sebuah konferensi pers, menggarisbawahi langkah-langkah yang diambil pemerintahannya, seperti inisiatif untuk menarik pekerja asing dan memperluas produksi energi terbarukan, untuk meningkatkan ekonomi.
"Prospek ekonomi Jerman sangat baik. Kami akan menyelesaikan tantangan yang kami hadapi," ungkap Scholz.
Analis DekaBank Andreas Scheuerle mengatakan akibat beban inflasi yang besar, konsumsi Jerman menjadi menurun sehingga perekonomian juga ikut lesu.
Contohnya adalah penurunan daya beli, berkurangnya permintaan industri, ketatnya kebijakan moneter dan perlambatan ekonomi AS mendukung lesunya aktivitas ekonomi.
Persoalan resesi di Jerman tidak bisa dianggap remeh karena negara ini merupakan ekonomi terbesar di Uni Eropa dan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan China.
Selama ini ekonomi Jerman bergantung pada ekspor otomotif ke China, terutama untuk merek Volkswagen. Namun, meningkatnya pamor mobil listrik buatan China telah memangkas laporan ekspor VW hingga 15 persen di China sepanjang kuartal I/2023.
Inflasi yang tinggi juga terus menggerus Jerman sejak pecahnya perang di Ukraina yang membuat harga energi melambung tinggi. Ketergantungan Jerman kepada Rusia menjadi penyebabnya.
Jerman mencatatkan indeks harga konsumen (IHK) 7,2 persen pada April 2023, turun tipis dari bulan sebelumnya. Namun, angka itu masih sangat jauh dari target European Central Bank (ECB) sebesar 2 persen.
4. Ada Jalan Tol, Ciputra Bangun Klaster Baru di Citra Land Cibubur
Kebutuhan akan perumahan kelas menengah di kawasan berkembang seperti area koridor Cibubur – Cileungsi dan sekitarnya masih menunjukkan tren yang terus meningkat. Terlebih, dengan dibukanya akses baru Tol Nagrak di bulan Mei tahun 2023 ini.
Tingginya permintaan (demand) di kawasan Cibubur – Cileungsi ini membuat Ciputra Group menghadirkan hunian premium seluas 220 hektare di Citra Land Cibubur.
Golongan keluarga muda dan milenial dinilai sangat peduli akan hunian sehat, alami dan asri. Kebutuhan hunian seperti inilah yang diimplementasikan Ciputra pada mega klaster Montana.
Dalam klaster ini terdapat 400 unit dengan pilihan lima tipe rumah yang dipasarkan dengan harga mulai Rp556 juta hingga Rp1,3 miliar.
Peluncuran klaster baru Montana dilakukan menyusul sukses pengembangan beberapa klaster pada tahun-tahun sebelumnya.
5. Pantang Mundur di Proyek Masela, RI Siap Adu Kuat dengan Shell
Sikap Shell, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) raksasa asal Belanda, yang tak kunjung menuntaskan proses pelepasan 35 persen hak partisipasi (participating interest/PI) di Blok Masela, membuat pemerintah naik pitam.
Layaknya sebuah drama panjang, proyek Masela yang sempat mangkrak selama 20 tahun—karena gonta-ganti skema kerja sama hingga akhirnya disepakati di era Presiden Joko Widodo—kini masih saja belum menemukan titik terang bahkan terancam buntu.
Padahal, Shell Upstream Overseas Ltd. telah menyatakan keinginannya untuk keluar dari proyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Abadi di Laut Arafuru, Maluku itu sejak 2019. Ditambah lagi, PT Pertamina (Persero) juga telah melewati berbagai proses untuk dapat bermitra dengan Inpex Corporation dengan mengakuisisi 35 persen PI yang akan dilepas Shell di Blok Masela.
Melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, perseroan bahkan secara resmi telah memasukkan penawaran untuk pengambilalihan hak PI Shell tersebut. Namun, Shell kini malah terkesan mengulur-ulur waktu divestasi saham tersebut.
.jpg)
Sikap perusahaan migas dari Negeri Kincir Angin itu tentu saja membuat rencana pengembangan proyek Lapangan Abadi menjadi terkatung-katung.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan berlarutnya-larutnya proses divestasi 35 persen PI Shell di proyek LNG Abadi Blok Masela membuat negara dirugikan.
Setelah 4 tahun berlalu, negosiasi terbaru antara konsorsium Pertamina bersama dengan Petroliam Nasional Berhad atau Petronas untuk mengambil alih hak partisipasi juga tak kunjung sampai pada kata sepakat.
