Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan Rp26,21 triliun untuk pembiayaan investasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2023 hingga April.
Terkait kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk perumahan, posisi dana FLPP per April 2023 telah mencapai Rp85,78 triiliun.
“Ini terutama membantu masyarakatk berpendatapan rendah untuk pembelian rumah bersubsidi sebanyak 229.000 unit, jadi telah dikeluarkan Rp26,21 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita awal pekan ini, (22/5/2023).
Selain itu, pemerintah juga telah mencairkan dana FLPP Rp6 triliun pada 24 Februari 2023. Sampai dengan akhir April 2023 juga telah disalurkan 63.097 unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp7,05 triliun yang tersebar di 378 kota/kabupaten.
Sebagai informasi, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.
MBR akan menerima KPR FLPP dengan suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, di mana KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.
Baca Juga
Adapun, MBR yang dimaksud yaitu orang yang berstatus tidak kawin dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.
Sementara itu, selain membayar untuk FLPP, Bendahara Negara juga telah mencairkan Rp2 triliun untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
“Untuk LDKPI, bantuan Indonesia untuk negara miskin dan mengalami krisis atau bencana alam telah dicairkan Rp2 triliun sehingga total endowment fund mencapai Rp8 triliun,” lanjutnya.
Pencairan pembiayaan investasi juga dilakukan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebesar Rp8 triliun, sehingga total endowment fund mencapai Rp134,1 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa pembiayaan tersebut masuk dalam investasi, bukan belanja negara dalam APBN.
“Ini namanya investasi, bukan belanja, walaupun kelihatannya mirip,” katanya.
Pada 2023, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun, dan paling besar untuk klaster infrastruktur mencapai Rp85,3 triliun, klaster pendidikan Rp20 triliun, perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun.
Untuk klaster pangan dan lingkungan hidup pembiayaan investasi sebesar Rp4,8 triliun, kerja sama internasional Rp3,5 triliun, klaster lainnya mencapai Rp58 triliun, dan kewajiban pinjaman senilai Rp0,33 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
