Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah mencatat, jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional mencapai 5,59 juta jiwa atau mencapai tingkat 2,04 persen per Maret 2022. Pada 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat turun ke tingkat 0 persen.
Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrem pada 2022.
Kenaikan terjadi di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.
Tercatat, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu di Papua, mencapai 10,92 persen dan di Papua Barat sebesar 8,35 persen.
Terkait layanan dasar, 20,4 persen rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses air minum layak, 39,5 persen belum mendapatkan aksess sanitasi layak, dan 40,5 persen penduduk miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem pun masih belum tepat sasaran. “Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai [BLT] desa masih kurang dari 20 persen. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan BLT desa,” tulis Kemenkeu.
Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Warga beraktivitas di kawasan Menteng Dalam, Jakarta, Senin (27/9/2022). Bisnis/Arief Hermawan P
Sejalan dengan target kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 6,5 hingga 7,5 persen pada 2024.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa target pemerintah tersebut cenderung ambisius, sementara tingkat kemiskinan saat ini masih relatif tinggi.
Selain itu, menurutnya masih dibutuhkan gelontoran dana dan refocusing program yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target pemerintah, maka konsekuensi anggaran perlindungan sosial yang diperlukan mencapai 5 persen dari PDB, itu pun [angka] kemiskinan versi BPS,” katanya kepada Bisnis, Minggu (21/5/2023).
Sementara jika menggunakan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia, maka diperlukan upaya dan anggaran yang jauh lebih besar untuk menurunkan angka kemiskinan.
Di samping itu, Bhima mengatakan bahwa penting juga bagi pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi, terutama dengan adanya ancaman El Nino.
“Sejauh ini tekanan harga pangan telah mempersulit penurunan jumlah penduduk miskin. Harga beras misalnya masih fluktuatif dan pemerintah harus gelontorkan berbagai inisiatif seperti mempertebal serapan gabah bulog, hingga menambah alokasi subsidi pupuk,” jelasnya.
Dia menambahkan, penurunan angka kemiskinan juga erat dengan pembukaan lapangan kerja baru. Sementara itu, sektor ketenagakerjaan sangat dipengaruhi kualitas investasi yang masuk.
Meski pemerintah mencatat realisasi investasi yang meningkat, tetapi serapan tenaga kerja justru semakin rendah. Oleh karena itu, dia menilai bahwa pemerintah perlu mendorong industri manufaktur, terutama yang sempat melemah karena tekanan permintaan di negara ekspor tradisional.
“Pengalihan produk manufaktur ke pasar domestik yang dibarengi dengan pembatasan impor barang jadi merupakan solusi penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” katanya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah masih menghadapi tantangan berat, sejalan dengan laju perekonomian tahun depan.
Tantangan Berat Ekonomi
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 mencapai 5,3 hingga 5,7 persen. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun politik secara historis biasanya terjadi penyesuaian, apalagi dengan kondisi global yang cenderung tidak pasti.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup menantang untuk bisa mencapai batas atas, tentu ini juga akan berdampak terhadap bagaimana atau terpenuhinya target sosial ekonomi termasuk di dalamnya kemiskinan dan juga angka pengangguran,” kata Yusuf.
Selain dari pertumbuhan ekonomi, terdistribusinya pertumbuhan ke semua kelompok golongan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan seluruh kelompok golongan juga akan berdampak pada tingkat kemiskinan.
“Hal yang tidak mudah apalagi jika melihat data kemiskinan terakhir yang justru mengalami peningkatan di tengah pertumbuhan ekonomi yang terjadi,” tuturnya.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan bahwa pemerintah perlu fokus pada dua kebijakan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Target pemerintah cukup feasible jika melihat progres yang terjadi hingga sejauh ini dalam hal pengentasan kemiskinan,” katanya.
Pertama, penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan produktivitas. Hal ini guna menjaga agar masyarakat miskin dan rentan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kedua, yaitu meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa menambah pendapatan dan pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari jurang kemiskinan.
