Bisnis.com, JAKARTA - Selama hampir satu dekade memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak lebih fokus memasifkan pembangunan jalan tol, ketimbang menambah jalan nasional dan daerah.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga 2020 bertambah sepanjang 30.613 kilometer (km) atau naik 5,91 persen dari semula 517.713 km (2014) menjadi 548.366 km pada 2020.
Jika dirinci, jalan nasional bertambah 592 km dari semula 46.432 km menjadi 47.024 km. Lalu, jalan provinsi bertambah 1.317 km dari 53.528 km menjadi 54.845 km pada 2020. Sementara jalan kota/kabupaten bertambah 28.794 km dari 417.793 km menjadi 446.497 km.
Di sisi lain, pembangunan jalan tol di era Jokowi yakni sepanjang 1.762 km sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014 lalu. Bahkan, ada 750 km jalan tol yang ditargetkan akan rampung pada 2024.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai pemerintahan Jokowi lebih memilih percepatan pembangunan jalan tol karena sistem pembiayaan pembangunan jalan tol dibebankan kepada pihak ketiga atau lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sehingga tidak membebani APBN dan risiko kerugian tidak ditanggung pemerintah, sehingga lebih efisien dan efektif, jalan tol banyak terbangun banyak tanpa banyak biaya dari APBN," kata Nirwono kepada Bisnis, Rabu (17/5/2023).
Baca Juga
Adapun, proyek Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra menjadi salah satu highlight dalam pembangunan tol di era Jokowi.
Dia menilai, dengan masifnya pembangunan jalan tol di 2 kepulauan ini terlihat bahwa Jokowi ingin masyarakat mulai mengadopsi akses jalan tol dan memanfaatkannya secara maksimal.
Dengan demikian, keuntungan dan balik modal dapat segera diperoleh dengan iming-iming kemudahan konektivitas dan akses jalan yang lebih cepat, serta distribusi logistik barang lebih mudah dan bisa menekan harga.
Keputusan Jokowi menggenjot pembangunan jalan tol seakan membuat kepentingan jalan nasional maupun daerah tak menjadi prioritas. Pembangunan jalan nasional sangat rendah dan hanya memprioritaskan daerah-daerah yang belum terjangkau akses tol.
"Dengan sisa masa pemerintahan 1 tahun ke depan, pemerintahan jokowi akan lebih menuntaskan sisa pembangunan jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatra," ujarnya.
Adapun, Kementerian PUPR menargetkan tahun ini akan merampungkan 397 km jalan tol kemudian dilanjut pada tahun 2024 sepanjang 401 km. Jalan tol yang dikebut pemerintah saat ini merupakan jalur utama yang dekat dengan kota-kota besar, Pelabuhan, Bandara, hingga Kawasan Industri.
Lebih lanjut, dia menuturkan, untuk membuat hasil pembangunan jalan tol termanfaatkan secara optimal, maka pemerintahan Jokowi perlu menstimulisasi penggunaan jalan tol kepada masyarakat untuk menggerakan potensi, industri, pertanian dan destinasi wisata sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
