Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap dampak perlambatan yang terjadi pada beberapa proyek infrastruktur jalan tol akibat kasus korupsi Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Destiawan Soewardjono.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tidak dipungkiri masalah finansial yang menerpa Waskita membuat sejumlah proyek tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, khususnya proyek jalan tol.
"Bukan akan ada, memang sudah terjadi. Jadi yang kita targetkan misalkan Tol Bocimi yang harusnya awal Januari kemarin selesai untuk seksi 2 sampai Cibadak, nah yang Cibadak ini kan sekarang itu belum selesai masih 95 persen," kata Endra saat ditemui Bisnis di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (2/5/2023).
Adapun, ruas Tol Ciawi-Sukabumi yang ditargetkan selesai awal 2023 itu yakni seksi Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 km. Meski belum rampung total, ruas tol tersebut telah dibuka fungsional pada mudik Lebaran 2023.
Selain itu, Waskita juga memegang proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan (Japek Selatan) Paket III Taman Mekar-Sadang. Mulanya, ruas tersebut ditargetkan selesai tahun 2020. Namun, hingga saat ini pembangunan masih dilakukan.
"Kemudian Tol di Cilincing-Cimanggis itu kan juga harusnya bisa lebih cepat, itu juga terjadi perlambatan. Satu lagi di Tol Japek Selatan itu juga kan terjadi perlambatan, itu Waskita juga dan kelihatan kalau dari sisi itu," ujarnya.
Baca Juga
Menurut Endra, performa menurun Waskita terlihat hanya di proyek Jalan Tol saja. Sementara, penugasan pemerintah kepada Waskita di sejumlah proyek strategis berjalan dengan lancar.
"Jadi penugasan dan tata kelola itu intinya dua hal yang berbeda. Waskita kan menerima penugasan banyak, termasuk untuk menyelenggarakan event internasional misalnya G20 di Bali, Mandalika dan sekarang IKN itu bagus performance-nya," terangnya.
Sebelumnya, dia memastikan proyek yang dipegang Waskita di IKN tetap akan berjalan karena proyek tersebut memiliki kontrak yang jelas dengan mekanisme KSO dan sumber dana dari APBN.
Adapun, proyek IKN yang didapatkan oleh Waskita memiliki total nilai kontrak Rp5,92 triliun. Perolehan nilai kontrak baru IKN ini sesuai target dengan rata-rata tingkat kemenangan Waskita di level 25 persen dengan mengikuti lelang proyek IKN sebesar Rp23,7 triliun pada 2022.
Beberapa proyek Waskita di IKN, di antaranya Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, dan IPAL 123.
"Yang di luar sistem APBN ini memang terganggu karena kondisi finansial Waskita yang kita bisa lihat seperti Tol Bocimi yang harusnya sudah selesai dari bulan Januari kemarin tapi terhambat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Endra menilai permasalahan Waskita terlihat dari Supply Chain Financing (SCF), di mana fasilitas yang diberikan dari Bank kepada vendor-vendor kontraktor dan supplier material terhambat pembayarannya.
"Ini harus ada formula baru untuk kita bisa menyelesaikan ruas-ruas yang tadi memang sudah ditangani oleh Waskita itu, formula barunya ya kalau ini kan bisa lewat PMN atau lewat dialihkan ke Jasa Marga dan sebagainya," tuturnya.
Ke depannya, kata Endra, pihaknya akan mendorong pelaksanaan good corporate governance (GCG) untuk terus diterapkan pada level korporasi. Sementara itu, dalam hal ini, Kementerian PUPR fokus berperan untuk memberikan kebijakan teknis.
