Twitter Dapat Peringatan dari Uni Eropa Terkait Aturan Moderasi Konten

Bisnis.com, JAKARTA – Jajaran pimpinan Komisi Uni Eropa (UE) memperingatkan Twitter Inc. akan kesulitan mengikuti aturan moderasi konten di benua itu dalam beberapa bulan menjelang tenggat waktu penerapan aturan tersebut.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (27/4/2023) Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova mengungkapkan Twitter telah gagal memenuhi komitmennya terhadap UU anti-disinformasi.

Pernyataannya tersebut merespons pemberitaan sebelumnya bahwa disinformasi yang disebarkan oleh rezim Twitter yang otoriter mendapatkan lebih banyak perhatian karena perubahan pada cara mereka mengatur konten.

"Ini adalah tanda negatif lainnya dari #Twitter yang tidak membuat ruang informasi digital menjadi lebih aman dan bebas dari #disinformasi dan pengaruh jahat Kremlin. Ini adalah ujian yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam menghormati Kode Etik dan pada akhirnya mematuhi #DigitalServicesAct," cuit Vera di akun Twitter-nya.

Komentar Vera terkait hal tersebut muncul sehari setelah Komisi Eropa mengatakan Twitter adalah salah satu dari 19 grup yang akan berada di bawah aturan moderasi konten yang paling ketat.

Terdapat beberapa platform online yang cukup besar dan dinilai mampu mematuhi aturan, bisnis tersebut termasuk Google, Youtube, TikTok, Facebook dan Instagram. Bahkan, platform tersebut memiliki 45 juta pengguna aktif bulanan di Eropa.

Seperti diketahui, tidak mematuhi aturan moderasi konten tersebut dapat menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan tahunan sebesar 6 persen atau bahkan membuat platform tersebut diblokir. 

Para pejabat Komisi Eropa telah menyuarakan kekhawatiran Twitter tidak akan memiliki sumber daya manusia untuk mematuhi peraturan tersebut, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Perusahaan ini masih dapat merespons dengan cepat permintaan dari AS, meskipun ada kekhawatiran bahwa hal ini tidak akan cukup pada saat Twitter harus mematuhi undang-undang (UU) DSA pada bulan Agustus.

Banyak aturan yang memakan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mengimplementasikannya. Mereka perlu menciptakan cara bagi pengguna untuk menandai konten yang mungkin ilegal, mendesain ulang situs mereka untuk menghentikan penargetan iklan kepada anak di bawah umur dan menyediakan data bagi para peneliti. 

"19 platform dan mesin pencari sistemik ini harus mendesain ulang sistem mereka sepenuhnya untuk memastikan tingkat privasi, keamanan, dan keselamatan anak di bawah umur yang tinggi. Mereka akan dikenakan audit independen tahunan, yang seharusnya sangat sulit karena pengawasan yang ketat dari komisi," tutur Komisioner Pasar Internal Uni Eropa, Thierry Breton.

Adapun, Chief Executive Officer (CEO) Twitter Elon Musk telah berbicara dengan Thierry dalam berbagai kesempatan, bekerja untuk meyakinkan badan eksekutif blok tersebut akan terlibat secara pribadi dalam memastikan platfornmnya mematuhi peraturan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel