Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta agar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) turut menekan kampanye negatif perihal kelapa sawit.
Sejak menjadi produsen utama kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia pada 2006, Indonesia menghadapi tantangan global yang menguat. Seiring dengan peningkatan produksi CPO Indonesia, muncul kampanye negatif di tingkat global yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab perubahan iklim.
Oleh sebab itu, semua pihak yang terkait, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit, dinilai perlu bersama-sama untuk menyusun strategi dan menggalakkan kampanye positif guna menekan isu tersebut.
“Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tegasnya saat menyaksikan pengukuhan pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).
Lebih jauh, Wapres Ke-13 RI ini menjelaskan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon, misalnya, dengan memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC).
“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya.
Baca Juga
Dalam upaya itu, Wapres menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan.
“Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dia mengungkapkan dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, fakta-fakta ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat internasional agar kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit ini dapat diredam.
Wapres pun menyatakan bahwa pengurus GAPKI yang hari ini dilantik menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam mewujudkan transformasi tersebut, termasuk menghadapi kampanye negatif kelapa sawit dan berbagai tantangan lainnya.
“Harapan saya kepada jajaran pengurus yang baru agar lebih memperkokoh peran GAPKI dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024 serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah, seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor,” pintanya.
Selain itu, orang nomor dua di Indonesia ini mengingatkan pengurus baru GAPKI akan perlunya langkah-langkah konkret penguatan internal industri sawit nasional, sebagaimana pernah disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI, pada Maret 2023 lalu.
Saat itu, Wapres telah meminta GAPKI untuk memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar, memberikan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR), meningkatkan kepeloporan GAPKI dalam mengembangkan wilayah terpencil, serta memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerja sama dengan pondok pesantren.
“Saya berharap, pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri, termasuk petani sawit,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan GAPKI, dengan lebih dari 16 juta hektare kebun kelapa sawit yang dikelolanya merupakan organisasi kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kemajuan dan kemunduran industri kelapa sawit nasional ditentukan oleh kinerja GAPKI. Syahrul pun menaruh harapan besar, agar pengurus GAPKI yang baru akan mampu mengejar target 1.000 hektare program peremajaan sawit rakyat.
“Selamat jadi pengurus baru GAPKI. Saya berharap kita segera ketemu lagi, akan saya undang ke kantor saya,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono melaporkan, telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi GAPKI periode 2023-2028 untuk mengatasi tantangan yang ada. Salah satunya, yaitu dibentuk bidang percepatan peremajaan sawit rakyat, sebab peremajaan sawit rakyat menjadi salah satu fokus utama kepengurusan baru GAPKI.
“GAPKI punya keyakinan, dengan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat, akan menentukan bukan hanya peningkatan produktivitas dan produksi nasional, tetapi juga kesejahteraan petani. Tentunya hal ini perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang saling berkaitan,” papar Eddy.
