Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog akan melakukan penyaluran beras impor untuk operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk kemasan.
Cara tersebut mengganti penyaluran lewat bentuk curah yang ternyata banyak menimbulkan penyelewengan, baik itu pengoplosan maupun lewat pengemasan ulang, oleh oknum kalangan distributor/pedagang.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi dari program SPHP sebelumnya. Di lapangan, ternyata banyak terjadi permainan oknum pedagang yang menjual beras Bulog tidak sesuai harga acuan pemerintah atau menjualnya dengan harga beras premium.
“Kemarin kan kita evaluasi. Kemarin kita pakai pihak ketiga dengan curah. Orang boleh beli dengan curah. Pengalaman yang itu kita evaluasi,” ujar Buwas saat ditemui di Kantor Wilayah Perum Bulog Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023)
Dia mengatakan, nantinya operasi pasar Bulog tidak akan disalurkan lewat pihak ketiga, melainkan langsung ke pedagang dan ritel-ritel modern.
“Hari ini kita operasi pasar penyalurannya melalui ritel-ritel dan pasar-pasar langsung. Bentuknya kemasan,” ucapnya
Baca Juga
Menurut Buwas, Bulog tidak akan lagi menerima permintaan beras dari pihak ketiga karena rawan penyelewengan. Dia mengaku tidak ingin kejadian seperti di Banten, di mana sebanyak 350 ton beras Bulog dikemas ulang dengan merek premium terulang kembali.
“Makanya, Banten dikembangkan terus nih. Saya udah bilang, mudah-mudahan nggak ada oknumnya Bulog yang terlibat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Buwas mengatakan, Bulog akan terus melakukan operasi pasar atau SPHP untuk menjaga stabilitas harga beras di konsumen. Adapun, saat ini pasokan Bulog dirasa kurang lantaran Bulog sifatnya bukan berbisnis, tetapi sebagai stabilitator.
“Seperti gini, Pasar cipinang, kan dia ada ukurannya, stabil di atas 30.000 ton. Kalau sekarang antara 17.000-18.000 ton, berarti sangat kurang banyak. Itu membuktikan suplainya kurang. Suplai kurang itu bukan berarti harus mengandalkan Bulog karena Bulog itu cadangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Penugasan diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dari jumlah tersebut sebanyak 500.000 ton pertama harus didatangkan secepatnya.
"Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut seperti dikutip Bisnis, Senin (27/3/2023).
Dalam salinan surat penugasan itu disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program SPHP, bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
