Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti dinilai makin bergegas meluncurkan produk baru pada semester I/2023, sebelum periode konsolidasi menjelang tahun politik 2024. Pengembang perumahan asal Padang, Sumatra Barat PT Dofla Jaya Properti atau Dofla Land merupakan salah satu perusahaan yang menggencarkan strategi tersebut.
Direktur Utama Dofla Land Doris Flantika mengatakan mendekati masa pemilu 2024 memang diperlukan konsolidasi. Perusahaan berkaca pada kondisi politik beberapa pada periode sebelumnya.
“Untuk periode awal 2023 ini saja Dofla Land telah mengembangkan beberapa kawasan strategis untuk menjadi pilihan konsumen dalam mencari hunian,” jelasnya, Minggu (2/4/2023).
Salah satunya hunian yang dikembangkan, kata Doris, adalah Dofla Land Nanggalo, hunian dua lantai dengan desain ala perumahan jepang dilengkapi teknologi smartkey. Selain itu setiap rumah juga dilengkapi dengan CCTV, jalan perumahan dibangun menggunakan granit sehingga menambah kesan elegan kawasan perumahan.
Tidak hanya itu, perumahan Dofla Land nanggalo ini juga berada dekat pusat pendidikan dan mudah diakses oleh moda transportasi. Perumahan ini berlokasi di jalan akses Bandara, Katapiang, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai pengembang properti perlu bermanuver dengan meluncurkan produk baru pada 2023. Namun, setelah itu perlu diwaspadai kurangnya fokus pada pasar yang sudah terbelah oleh tahun politik.
Baca Juga
“Untuk properti yang mau launching produk baru, sampai semester I/2023, setelah itu menurut saya konsolidasi lebih baik, artinya belum ekspansi,” kata Ali.
Pengembang real estate harus membatasi ekspansi bisnis pada 2023 karena banyaknya sentimen negatif yang diperkirakan akan membayangi pasar real estate di Indonesia. Menurut Ali, dalam banyak siklus tahun politik, terjadi perlambatan dan penjualan real estate turun 10-15 persen.
Meski begitu, dia memperkirakan pada 2023, daya beli masyarakat masih ada, namun agak terbatas. Memang, semua segmen, investor dan pengguna akhir, akan menunggu dan melihat hingga tahun 2024.
Hal ini menyebabkan ditetapkannya kebijakan pemerintah untuk mendukung kebangkitan sektor tersebut, seperti pelonggaran rasio loan to value (LTV) KPR dari perbankan hingga 100 persen (tidak ada PD).
“Untuk 2023, paruh pertama tahun ini sedang berjalan, para pengembang terus berinovasi dengan produk-produk baru dan bersaing untuk mempromosikan produk-produk premium kepada setiap konsumen,” jelasnya.
