Bisnis.com, JAKARTA — Bak kisah lama yang bersemi kembali, wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan kembali bergulir ke permukaan. Pemerintah sejauh ini telah melakukan kajian atas kemungkinan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian keuangan. Apa pun hasil akhir dari kajian tersebut, ada tiga hal yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Pajak.
Wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan berkembang sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Belakangan, wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan muncul kembali saat Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyarankan hal tersebut.
Fadel beralasan bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan bermanfaat untuk memfokuskan peningkatan pendapatan negara.
Berita tentang Ditjen Pajak menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (28/3/2023). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Masih Ada Harapan di Balik Tekanan Kinerja IDX BUMN20
Kinerja indeks 20 emiten BUMN terbaik, yakni IDX BUMN20, mencetak return negatif sepanjang tahun berjalan. Namun, pertumbuhan kinerja bisnis mayoritas emitennya sepanjang 2022 lalu yang cukup tinggi menjadi landasan yang meyakinkan untuk tetap optimistis terhadap prospeknya tahun ini.
IDX BUMN20 tercatat masih turun 1,40 persen sepanjang tahun berjalan atau secara year-to-date (YtD) hingga kemarin, Senin (27/3/2023). Meski demikian, kinerja indeks ini masih sedikit lebih baik ketimbang IHSG yang anjlok 2,07 persen YtD.
Namun, jika dibandingkan dengan indeks papan atas lain seperti LQ45, IDX30, dan Bisnis-27, kinerja IDX BUMN20 masih lebih lemah. Ketiga indeks tersebut secara berturut-turut turun 0,86 persen, 0,82 persen, dan 0,95 persen YtD.
Pelemahan yang terjadi pada IDX BUMN20 maupun pasar saham secara keseluruhan pada awal tahun ini, khususnya sepanjang Maret 2023 ini, tidak terlepas dari faktor sentimen tekanan di pasar keuangan global seiring dengan kejatuhan sejumlah bank papan atas.
Pasar IPO Global Langsung Sepi Terimbas Krisis Perbankan
Krisis perbankan di Amerika dan Eropa berhasil mengganggu aktivitas IPO global yang tercatat turun 70 persen sepanjang 2023, yang terendah sejak 2019. Aktivitas pencatatan saham langsung anjlok setelah sempat diguyur dengan optimisme pemulihan China.
Catatan IPO sepanjang 2023 hanya mencapai US$19,7 miliar, turun 70 persen secara year-on-year (YoY). Penurunan tertajam terjadi di AS, di mana pencatatan saham baru hanya mencapai US$3,2 miliar.
Padahal, pasar ekuitas sempat mencatatkan reli pada awal 2023 setelah China mencabut kebijakan zero covid dan pelemahan kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed).
Mengukur Kinerja dan Peluang Pemisahan Ditjen Pajak - Kemenkeu
Saat berbicara pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (27/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memintanya terus memperbaiki layanan publik, terutama terkait Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Presiden Jokowi menilai kualitas layanan publik seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai kerap disebut-sebut tidak menyenangkan.
Di luar citra Ditjen Pajak yang sedang dalam sorotan, Sri Mulyani menyampaikan data capaian pengawasan dan penegakan hukum pajak selama 2018 hingga 2022.
Dari sisi pengawasan, Kemenkeu mengantongi Rp158,59 triliun selama kurun waktu 2018 – 2022. Nominal tersebut diraih berkat berjalannya fungsi pengawasan pajak yang bersumber dari 6,95 juta Wajib Pajak (WP).
Peluang & Kegamangan Kendaraan Listrik di Lini Bisnis Asuransi
Lini bisnis asuransi kendaraan listrik menjadi peluang baru bagi pemain industri asuransi umum seiring dengan pemerintah yang mulai semakin serius mempercepat ekosistem industri hijau melalui pemberian insentif atau subsidi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengguyur sejumlah insentif program kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang diterima oleh para pemain leasing, salah satunya berupa uang muka (down payment/DP) sebesar 0 persen untuk pembelian KBLBB.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan peranan industri jasa keuangan dalam mendukung program KBLBB, baik untuk pembelian maupun pengembangan industri hulu KBLBB. Perusahaan asuransi juga turut andil dalam program percepatan industri kendaraan listrik. Bahkan beberapa industri juga tengah bersiap memberikan proteksi untuk kendaran listrik.
Dalam hal ini, PT Asuransi Bintang menjadi salah satu yang memastikan pemberian proteksi untuk kendaraan liatrik. Meskipun, Chief Executive Officer (CEO) Asuransi Bintang Hastanto Sri Margi Widodo mengatakan aturan masih mengikuti aturan untuk kendaraan konvensional. Sebab, regulasi terkait kendaraan listrik belum atau masih digodok.
Menanti Ramuan Kebijakan Efektif Redam Kemacetan Mudik Lebaran
Animo mudik Lebaran tahun ini diproyeksikan akan tinggi. Momen Mudik Lebaran tahun ini menjadi euforia tersendiri. Pasalnya, tahun ini tak ada lagi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada mudik Lebaran sehingga diyakini tingginya pergerakan pemudik.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah jumlah hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2023 sebanyak 2 hari. Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) menetapkan cuti bersama Lebaran 2023 sepanjang enam hari (21-26 April 2023). Namun, kini cuti libur lebaran dimajukan mulai dari 19 April. Dimajukannya cuti libur Lebaran ini tentu akan berdampak pada semakin meningkatnya pergerakan pemudik.
Pada awal Maret, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi momen mudik Lebaran tahun ini diproyeksikan akan ada potensi pergerakan sebesar 45,8 persen atau sekitar 123,8 juta dari jumlah penduduk Indonesia. Tol Trans Jawa masih menjadi jalur favorit untuk pemudik.
Berdasarkan hasil survei sebanyak 9,2 juta orang 33,35 persen memilih mudik melintasi jalan tol Trans Jawa. Kemudian, sebanyak 5,63 persen atau 1,5 juta memilih mudik melintasi pantai jalur utara (pantura) Jawa, dan sebanyak 1,4 juta orang atau 5,04 persen memilih jalur pantai selatan (pansela) Jawa.
