Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN dalam hal persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) diharapkan dapat semakin memudahkan konsumen memperoleh persetujuan KPR.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit berharap inovasi digitalisasi dari perbankan dapat mendorong efisiensi pengajuan KPR dan hambatan konsumen untuk memiliki rumah semakin terkikis.
Pasalnya, belakangan ini konsumen kalangan milenial banyak yang gagal meraih persetujuan KPR karena terjerat pinjaman online (pinjol) yang berimbas pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
"Jadi, [digitalisasi BTN] itu efektif untuk menyelesaikan persoalan terhambatnya proses ajukan KPR," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/3/2023).
Berdasarkan laporan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) dari Bank Indonesia triwulan IV/2022, pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA secara triwulanan tercatat sebesar 7,79 persen (year-on-year/yoy), sedikit meningkat dibanding 7,73 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran KPR dan KPA secara triwulanan tercatat sebesar 2,77 persen yoy, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27 persen yoy.
Baca Juga
Di samping itu, pencairan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada triwulan IV/2022 tercatat sebesar Rp8,033 triliun atau meningkat 250,93 persen yoy, kembali tumbuh positif dari terkontraksi sebesar -10,02 persen pada triwulan sebelumnya.
Di sisi lain, inovasi digitalisasi dari perbankan tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi perbankan.
"Bagus untuk tujuan percepatan proses pengajuan KPR sekaligus untuk meningkatkan efisiensi yang berujung pada peningkatan laba perusahaan," kata Panangi.n,
Apalagi, KPR masih menjadi opsi pembiayaan dengan tingkat permintaan yang tinggi bagi konsumen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Diberitakan sebelumnya, BTN akan melakukan transformasi digital dengan melibatkan kecerdasan mesin dalam membuat keputusan, salah satunya terkait persetujuan KPR bakal dilakukan melalui mesin pintar. Peran kepala cabang bakal dianulir dalam penentuan kelayakan nasabah.
“Nanti tidak melibatkan kepala cabang dalam memutuskan KPR, tetapi melalui mesin. Jadi prosesnya akan lebih cepat lagi,” kata Dirut BTN Nixon LP Napitupulu, akhir pekan lalu.
Dia menerangkan, perseroan akan melakukan persetujuan KPR melalui mesin untuk kredit minimal Rp750 juta. Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan ke depan batasan plafon kredit bakal diturunkan.
Sementara itu, Bank BTN mencatat penyaluran KPR tumbuh sebesar 9,23 persen yoy, yakni senilai Rp233,68 triliun pada 31 Desember 2022.
Adapun, KPR masih menjadi motor terbesar penggerak bisnis BTN. Dalam segmen ini, KPR subsidi tumbuh 11,61 persen yoy atau Rp145,86 triliun. Dengan kinerja tersebut, BTN tercatat masih memimpin pasar KPR subsidi dengan pangsa pasar sebesar 83 persen.S
BTN disebut memiliki kapasitas penyaluran KPR sebanyak 200.000 unit per tahun. Selain untuk KPR subsidi, pihaknya juga dapat membiayai 60.000-70.000 unit rumah untuk KPR non-subsidi.
