Pinjol Jerat Kaum Milenial, Susah Dapat KPR Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Kaum milenial masih bergelut dengan sejumlah tantangan pembiayaan untuk kepemilikan rumah, khususnya milenial kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun, tantangan yang tengah menjadi perhatian pengembang yakni jebakan pinjaman online (pinjol) di segmen tersebut.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat sekitar 81 juta generasi milenial di Indonesia yang masih belum memiliki rumah. Belum lagi dengan angka backlog rumah mencapai 12,75 juta hunian.

Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi mengungkap tantangan milenial yang saat ini menghambat kepemilikan rumah yakni jebakan pinjaman online yang berimbas pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

"Semenjak pandemi banyak regulasi yang menurut saya harus mengikuti masanya karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah mengenai SLIK OJK, yang tidak ada standar nilai nominal maupun jenis pinjamannya," kata Risma, dikutip Minggu (19/3/2023).

Pada awal tahun 2023, Risma melaporkan, serapan rumah khusus untuk kalangan MBR pada Januari-Februari tidak optimal. Menurutnya, bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.

Berdasarkan laporan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) dari Bank Indonesia, pada triwulan IV/2022, pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA secara triwulanan tercatat sebesar 7,79 persen (year-on-year/yoy), sedikit meningkat dibanding 7,73 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Sementara itu, penyaluran KPR dan KPA secara triwulanan tercatat sebesar 2,77 persen (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27 persen (yoy).

Di samping itu, pencairan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp8,033 triliun atau meningkat 250,93 persen (yoy), kembali tumbuh positif dari terkontraksi sebesar -10,02 persen pada triwulan sebelumnya.

Meski masih dalam pertumbuahn positif, dia mendorong pemerintah untuk membuat cara baru, intrumen baru, juga regulasi baru untuk mengakomodir perubahan zaman. Hal ini perlu segera ditangani dengan kerja sama berbagai pihak termasuk perbankan, developer, dan OJK.

“Kalau menggunakan cara lama dipastikan KPR bersubsidi akan tumbang, karena tingkat kerentanan MBR milenial sangat rentan terhadap jebakan pinjaman online dan transaksi online kredit. Indikator kenapa kita harus mengasumsikan seperti itu, karena di 2022 FLPP tidak semua terserap,” ujarnya.

Adapun, menurutnya, OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial. Belum lagi dengan adanya permasalahan rumah bersubsidi yang sudah tepat sasaran atau belum.

Hal ini tentu untuk menjaga momentum pertumbuhan, di industri properti tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, terkendali.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, terhambatnya user yang lolos di SLIK OJK, dan harga rumah subsidi yang belum juga disesuaikan selama 3 tahun, padahal harga ongkos produksi rumah telah mengalami kenaikan signifikan.

Senada, Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengeluhkan maraknya penggunaan pinjaman online (Pinjol) memicu kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau masyarakat.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menjelaskan, tak sedikit masyarakat yang kini terlilit pinjol. selain itu, saat ini perpersyaratan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) lebih ketat dibandingkan sebelumnya. 

“Banyak pengajuan KPR masyarakat ditolak. Kalau dulu, pengajuan KPR banyak ditolak karena credit card, sekarang pengajuan KPR banyak ditolak karena calon debitur terlilit utang pinjol," kata Arvin, beberapa waktu lalu.

Apalagi, inflasi dan kenaikan suku bunga menjadi tantangan bagi pelaku industri properti dan masyarakat. Sejak tahun lalu, kenaikan PPN, tarif dasar listrik dan BBM naik secara bersamaan dalam periode waktu yang cukup singkat.

Kondisi tersebut sudah berdampak pada dunia usaha dan konsumsi masyarakat, salah satunya terhadap status kerja konsumen yang berubah dari karyawan tetap menjadi kontrak.

Arvin menuturkan, pengembang sangat berharap adanya solusi berupa dukungan kebijakan dari regulator dan perbankan bagi para pelaku industri properti. Dengan cara memberikan relaksasi, tanpa mengurangi upaya-upaya mitigasinya.