Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam penyaluran anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos telah terealisasi sebanyak Rp34,3 triliun pada Februari 2023.
Dalam penyaluran melalui belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp24,3 triliun dan Sri Mulyani paling banyak membelanjakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami sudah menyalurkan subsidi yang sangat besar sebesar Rp24,3 triliun sampai dengan Februari ini, berbagai subsidi dalam pos paling besar yaitu subsidi BBM, listrik, pupuk,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/3/2023).
Lebih rinci, Sri Mulyani menjelaskan dari Rp24,3 triliun tersebut, realisasi subsidi energi, termasuk BBM, minyak tanah, LPG Tabung 3 Kg dan subsidi listrik, mencapai Rp11,8 triliun.
Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi mencapai Rp12,5 triliun untuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) tahun sebelumnya.
Bila membandingkan dengan Februari 2021 atau secara tahunan (year-on-year/yoy), realisasi anggaran subsidi meningkat 12,1 persen atau naik Rp2,6 triliun.
Baca Juga
Selain untuk subsidi energi, pemerintah menyalurkan anggaran perlinsos melalui belanja K/L mencapai Rp9,6 triliun. Utamanya untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan sosial (bansos) untuk bencana.
Pemerintah juga memberikan perlindungan berupa beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi keluarga tidak mampu.
Sri Mulyani mencatat penyaluran perlinsos pada Februari 2023 turun 29,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Februari 2021 penyaluran perlinsos mencapai Rp48,9 triliun dan menjadi realisasi tertinggi untuk periode Februari dalam 5 tahun terakhir.
“Untuk belanja sosial ini mengalami penurunan, terdiri dari Rp9,6 triliun dalam penyaluran PHK, kartu sembako, bansos untuk kebencanaan,” jelasnya.
Mengingat kerap terjadi bencana dalam beberapa waktu terakhir, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyampaikan bahwa BNPB dapat meminta tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana, jika anggaran yang disediakan telah habis.
“Kalau habis akan meminta kepada Kemenkeu dari sisi pos cadangan belanja untuk bencana alam,” lanjutnya.
Bila membandingkan realisasi secara bulanan atau dengan Januari 2023, maka anggaran perlinsos naik Rp19,7 triliun atau mencapai 134 persen.
