Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang transportasi.
Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Budi Karya mengatakan, pelayanan publik menjadi isu yang strategis di era kemajuan dan keterbukaan informasi saat ini. Hal ini seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya atas pelayanan publik.
Dia memaparkan, Ombudsman merupakan mitra strategis bagi Kemenhub yang selalu memberikan masukan, saran dan rekomendasi terkait pelayanan publik di bidang transportasi. Segala masukan yang diberikan oleh Ombudsman akan menjadi dasar tindak lanjut perbaikan pelayanan.
"Kami harap kerja sama yang dilakukan dengan Ombudsman kali ini menjadi momentum peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi," jelas Budi Karya dikutip dari keterangan resminya, Jumat (10/3/2023).
Dia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan kedua pihak meliputi beberapa hal, yakni pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik di bidang transportasi, serta pertukaran data dan atau informasi.
Baca Juga
Kemudian, kedua pihak juga akan berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi program antara kedua pihak.
Budi Karya menambahkan, Kemenhub menyadari pelayanan yang diberikan saat ini masih jauh dari sempurna. Namun, pihaknya akan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan layanan transportasi publik agar semakin baik lagi kedepannya.
Adapun, kedatangan Budi Karya ke kantor Ombudsman juga sekaligus memperingati HUT ke-23 Ombudsman RI, sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
