Bisnis.com, JAKARTA – Gaduh di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seolah tak berkesudahan. Setelah ramai soal kekayaan pegawai pajak dan bea cukai, Kemenkeu kini dihadapkan pada dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.
Kabar ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim telah mengantongi data temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun.
Dia menyebutkan mayoritas transaksi janggal tersebut berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Temuan itu juga telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Mahfud juga menyatakan bahwa aliran mencurigakan itu juga di luar dari dugaan transaksi senilai Rp500 miliar yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD dikutip dari siaran virtual, Rabu (8/3/2023).
Menanggapi hal itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi utuh terkait adanya dugaan aliran dana atau transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Baca Juga
“Sampai saat ini kami, khususnya Inspektorat Jenderal [Itjen], belum menerima informasinya seperti apa, nanti akan kami cek,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa Itjen Kemenkeu akan segera berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa informasi tersebut.
Belakangan ini, Kemenkeu memang dihadapkan pada sederet persoalan, bermula dari kasus penganiayaan hingga berujung terungkapnya sejumlah harta kekayaan tak wajar yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya adalan pegawai Kemenkeu.
Hal itu telah menimbulkan persepsi negatif dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati tersebut.
