Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dalam upaya menguatkan sektor pertanian dan cadangan pangan di tengah kondisi global yang tidak pasti, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun.
Dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023), Airlangga menyampaikan bahwa atas koordinasi dari Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), dapat mengendalikan harga pangan yang termasuk volatile food, dan memiliki andil besar terhadap inflasi.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan,” ungkapnya seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (6/3/2023).
Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.
Penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan kemudahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro.
Sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51 persen (year-on-year/yoy).
Baca Juga
Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2023, Airlangga juga mengingatkan bahwa akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.
Oleh karena itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi pada periode tersebut, seperti pemantauan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan, serta untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya.
“Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” katanya.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian pada masa akhir pemerintahan Jokowi, 2023 dan 2024.
“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga. Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” jelasnya.
Di sisi lain, realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2023, untuk ketahanan pangan telah tersalurkan sebesar Rp900 miliar. Penyaluran terbesar untuk Kementerian PUPR yang utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi yang mencapai Rp630,8 miliar.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan juga tersalurkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp99,4 miliar.
Meski telah tersalurkan, anggaran yang keluar pada awal tahun di Kementan dan KKP ini utamanya untuk teknis kegiatan kementerian/lembaga.
Menteri Keruangan Sri Mulyani Indrawati berharap, anggaran ketahanan pangan pada 2023 yang meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya dapat menangani masalah utamanya soal harga beras.
“Kami berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan dapat menangani masalah terutama harga pangan beras yang diharapkan bisa stabil,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
