Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberikan 192 izin ekspor senilai lebih dari US$23 miliar untuk barang dan teknologi AS ke perusahaan-perusahaan China yang masuk dalam daftar hitam perdagangan AS.
Hal ini diungkapkan oleh dokumen yang dirilis komite Kongres AS pada Jumat (3/3/2023). Izin tersebut diberikan pada kuartal I/2022.
Sebanyak 192 izin yang diberikan tersebut adalah bagian dari 242 permohonan lisensi yang diputuskan antara Januari dan Maret 2022, dan 115 di antaranya yang disetujui berisi teknologi yang dikendalikan. 19 atau 8 persen dari jumlah total aplikasi ditolak dan 31 dikembalikan tanpa tindakan.
Perwakilan Partai Republik Michael McCaul yang juga ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS merilis nomor izin tersebut pada hari Jumat. Dalam rapat dengar pendapat pada hari Selasa, McCaul mengungkapkan lisensi senilai lebih dari US$23 miliar telah disetujui untuk pemasok ke perusahaan-perusahaan yang ada di Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS pada kuartal I/2022.
Dalam sebuah pernyataan, McCaul menyebut persetujuan tersebut tidak dapat diterima.
"Teknologi AS yang sangat penting ini akan digunakan untuk pengawasan dan upaya militer Partai Komunis China. Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan harus dan dapat berbuat lebih banyak,” katanya.
Baca Juga
Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS menjelaskan bahwa keputusan pemberian izin tersebut dibuat bersama oleh Departemen Perdagangan, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Energi.
“Setiap izin dalam data tersebut, yang terutama melibatkan ekspor teknologi rendah dan barang-barang lain yang tidak menimbulkan masalah keamanan nasional yang signifikan, telah ditinjau dengan cermat," ungkap Departemen Perdagangan.
BIS juga mencatat bahwa izin untuk beberapa perusahaan China yang terkenal ditinjau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump yang tidak membawa praduga penolakan.
Selain itu, BIS juga menunjukkan bahwa eksportir umumnya mengajukan permohonan izin yang memiliki kemungkinan persetujuan yang lebih tinggi, bahwa izin umumnya berlaku selama empat tahun, dan bahwa sejumlah besar lisensi tidak digunakan sepenuhnya.
Antara November 2020 dan April 2021, pemasok komponen untuk Huawei mendapatkan 113 izin senilai US$61 miliar, dan 188 izin lainnya senilai hampir US$42 miliar diberikan kepada Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), menurut data yang pertama kali diperoleh Reuters dan dirilis oleh McCaul pada Oktober 2021.
Komite Urusan Luar Negeri DPR memberikan persetujuan untuk merilis data terbaru minggu ini, tetapi McCaul hanya mengungkapkan angka US$23 miliar dan bukan rincian jumlah izin pada sidang dengar pendapat hari Selasa mengenai upaya memerangi agresi China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
