Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU usai Viral Seruan Jangan Bayar Pajak

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing Ditjen Pajak, Selasa (4/10/2022)./Dok. Ditjen Pajak
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing Ditjen Pajak, Selasa (4/10/2022)./Dok. Ditjen Pajak

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Menteng, Jakarta Pusat.

Hal itu seiring dengan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj beberapa waktu lalu, yang mengimbau pemerintah untuk serius mengawasi pegawai Ditjen Pajak. Jika tidak, seruan untuk tidak membayar pajak dari para ulama NU berpotensi kembali terjadi.

Dalam pertemuan itu, Suryo Utomo lantas memohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

“Maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/3/2023).

Sementara itu, Ketua umum PBNU Gus Yahya menerima kedatangan Dirjen Pajak dan mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak.

Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara, yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara, dapat selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kepercayaan publik mulai tergerus akibat gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak pejabat DJP, Mario Dandy, yang juga tersangka penganiayaan putra salah seorang anggota GP Ansor.

Akibat kasus ini, tidak sedikit warganet mengeluhkan kewajiban membayar pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat menyatakan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam konteks kasus Mario, yang kemudian menyeret ayahnya, Ma'ruf bahkan menyebut ada potensi masyarakat menjadi enggan membayar pajak.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper