Bisnis.com, JAKARTA — Dampak kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya dan lainnya membuat Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) meradang. Pasalnya, selain memperburuk citra industri perkoperasian secara umum, masalah ini juga mencerminkan kurangnya keberpihakan regulator terhadap koperasi sehat yang menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan dan gotong-royong.
Ketua Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) sekaligus Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Andy Arslan Djunaid menekankan bahwa apabila ditarik persamaannya, kebanyakan KSP bermasalah hanya jualan iming-iming bunga atau imbal hasil jumbo untuk anggotanya, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar koperasi.
"Kami justru mengistilahkan mereka itu koperasi palsu. Hanya merugikan saja itu, baik kepada masyarakat, maupun kami-kami ini. Forkopi pun tidak kenal mereka sama sekali. Seharusnya kalau koperasi yang benar, ya, bergabung lah dengan asosiasi. Kami tidak tahu, kok, tiba-tiba klaim asetnya sudah sebegitu banyaknya," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Bisnis, dikutip Sabtu (25/2/2023).
Andy menilai suatu KSP seharusnya tidak mampu menawarkan bunga jumbo, karena dana diputar sebagai pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan. Alhasil, prinsip koperasi yang menekankan kebersamaan dan gotong royong antaranggota pun bisa berjalan dengan semestinya.
Sebagai gambaran, Kospin Jasa sebagai KSP yang saat ini telah memiliki aset Rp8 triliun dengan 136 kantor cabang dan sekitar 300.000 anggota pun hanya bisa memberikan bunga sekitar 1-2 persen di atas bunga perbankan, sebab juga menerapkan bunga pinjaman di kisaran 9 persen.
Anggota peminjam dana di KSP yang berdiri sejak 1973 oleh para pedagang batik Pekalongan ini mayoritas merupakan pelaku usaha kecil dengan karakterstik industri yang lekat dengan lokalitas wilayah terkait. Contohnya, sektor perkebunan di Lampung, kerajinan untuk Pekalongan dan sekitarnya, mebel di Jepara, atau industri terkait pariwisata untuk kawasan Bali.
Baca Juga
"Anggota kami yang pelaku usaha masih ada ruang untuk mendapatkan keuntungan dengan bunga di kisaran 9 persen. Karena bisnis itu rata-rata keuntungannya di 10 persen sampai 15 persen, sehingga masih ada laba bersih sekitar 3 persen sampai 8 persen dari modalnya. Jadi sama-sama hidup. Kalau KSP berani menjanjikan return 20 persen, terus bunga pinjamannya berapa? Siapa yang mau pinjam?" tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Andy, masalah ini bukan hanya buah dari minimnya pengawasan regulator dan aturan yang belum lengkap, namun juga diperkeruh dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan prinsip berkoperasi yang baik dan masih tergoda dengan iming-iming bunga tinggi.
"Walaupun bunga tidak bisa tinggi, tapi koperasi yang baik pasti transparan soal kinerja dan kondisi sisa hasil usaha [SHU]. Kospin Jasa saat ini mampu memberikan SHU sebesar 55 persen dari keuntungan setiap tahun. Anggota terinformasi soal perkembangan koperasinya, sehingga keyakinan mereka terjaga. Idealnya seperti itu, bukan yang dikejar untung sebesar-besarnya karena bunga," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyar BMI) Kamaruddin Batubara berharap jangan sampai semangat KSP tercoreng gara-gara masalah Indosurya CS. Sebab, KSP yang baik selalu memiliki fungsi sosial, bukan hanya cari keuntungan.
"KSP bermasalah ini hanya namanya saja koperasi, tapi praktiknya jauh dari semangat koperasi. Gara-gara segelintir masalah, sekitar 18.000 KSP yang betul-betul punya misi sosial jadi kena getahnya. Padahal, sudah jelas mereka-mereka yang bermasalah pasti lahir bukan dari semangat kebersamaan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (24/2/2023) malam.
Menurut Kamaruddin, setiap masyarakat yang berminat menjadi calon anggota koperasi harus peka terhadap kegiatan-kegiatan koperasi bersangkutan.
Pasalnya, ada dua aspek dasar lahirnya suatu koperasi. Pertama, berjalan bersama pelaku usaha di kawasan tertentu, yang memiliki tujuan sama. Kedua, lahir dari beberapa orang atau tokoh masyarakat di suatu wilayah yang memiliki mindset pemberdayaan.
"Kalau sekumpulan orang banyak memiliki tujuan yang jelas dan itikad baik, tidak mungkin saling berkhianat. Jadi kalau pemerintah bilang ada KSP yang terlibat pencucian uang, buka saja itu. Saya yakin hanya namanya saja koperasi, tapi tidak pernah punya kegiatan yang menyejahterakan anggota. Jangan sampai karena ditutup-tutupi, imbasnya kepercayaan masyarakat kepada KSP yang bagus jadi luntur," tambahnya.
Adapun, Kopsyar BMI awalnya merupakan inisiasi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, kemudian menjadi KSP syariah dalam 10 tahun belakangan. Aset Kopsyar BMI telah mencapai Rp1,1 triliun dengan 230.000 anggota dan jaringan yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Banten dan Jawa Barat.
Kamaruddin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada anggota BMI, yang notabene pelaku usaha mikro dan kecil, mulai khawatir dan mempertanyakan BMI. Pasalnya, sebelum menjadi anggota, BMI menggelar terlebih dahulu perkenalan sekaligus pendidikan berkoperasi secara umum.
"Budaya berkoperasi yang sangat Indonesia, gotong-royong dan jiwa sosial, harus terus digaungkan. Bahkan, menurut saya harus masuk regulasi. BMI menerapkan lewat kegiatan pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya bangun rumah layak untuk anggota maupun nonanggota, juga memberikan pinjaman tanpa agunan buat anggota yang sedang memulai usaha. Saya berani memastikan bahwa setiap KSP yang bagus pasti punya produk atau kegiatan yang berlandaskan prinsip sosial," tutupnya.
