Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Dana 'Nganggur' di Bank Rp690 T, Jokowi Minta Dibelanjakan Nonton Bola Hingga Konser

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pada 2022 dana masyarakat yang tidak keluar dan tersimpan di bank mencapai Rp690 triliun. 
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023). Dalam kesempatan tersebut Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp3 Triliun di Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023). Dalam kesempatan tersebut Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp3 Triliun di Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pada 2022 dana masyarakat yang tidak keluar dan tersimpan di bank mencapai Rp690 triliun. 

Jokowi berharap dana tersebut dapat keluar dan berkontribusi terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui kegiatan seperti konser musik atau olahraga. 

“Menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp690 triliun biar itu keluar, gapapa digunakan untuk nonton konser, nonton sepakbola. Biarkan spending masyarakat, entah makan di warung, PKL, belanja kaos, atau event olahraga,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Kamis (23/02/2023). 

Presiden Indonesia ketujuh tersebut mengingatkan bahwa dari acara seni dan olahraga yang pada 2023 diperkirakan mencapai 3.000 acara, menjadi ajang yang tepat untuk ekonomi Indonesia. 

Bahkan, dirinya telah meminta kepada jajaran kepolisian hingga gubernur untuk tidak menghambat perizinan terkait acara-acara tersebut.

Berdasarkan laporan yang Jokowi terima, kecepatan pemerintah, dalam hal ini Polri hingga pemerintah daerah (Pemda), dalam memberikan izin sangat kurang. Izin satu acara kerap baru keluar 1-2 hari sebelum acara. 

“Oleh sebab itu hal-hal berkaitan dengan spending belanja masyarakat jangan sampai ada yang menanahan-nahan,” ujarnya. 

Bila perizinan keluar setidaknya 1-2 bulan sebelum acara, promotor dapat melakukan promosi dengan baik dan maksimal. 

Untuk itu, Jokowi meminta kepada para kepala daerah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

“Kewajiban para gubernur adalah bagimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Pada 2022 konsumsi masyarakat rumah tangga di angka 4,93 persen dan kami harapkan di 2024 nanti bisa muncul 5,4 persen. Kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi  otomatis juga akan naik,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper