Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak sepanjang Januari 2023 mencapai Rp162,23 triliun.
Perolehan pajak tumbuh sebesar 48,6 persen secara tahunan dan 9,44 persen dari target APBN 2023.
“Ini adalah suatu penerimaan yang cukup bagus,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar secara virtual, Rabu (22/2/2023).
Menurut Menkeu, kinerja penerimaan pajak pada awal 2023 dipengaruhi oleh dua faktor, yakni meningkatnya aktivitas ekonomi pada Desember lalu sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta dampak dari implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Secara rinci, Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan pajak di awal tahun ini ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai Rp78,29 triliun. Capaian tersebut meningkat 28,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) meraup Rp74,64 triliun atau naik 10,04 persen yoy. Menkeu mengatakan kenaikan ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang semakin meningkat.
“Untuk PBB [Pajak Bumi dan Bangunan] Rp1,29 triliun itu juga karena kenaikannya 118 persen dan 3,21 persen dari target,” kata Sri Mulyani.
Adapun, PPh Minyak dan Gas (Migas) mencatatkan penerimaan sebesar Rp8,03 triliun atau menurun 10,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, meski penerimaan pajak tetap bertumbuh, pemerintah mencatat bahwa kenaikan tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan Januari 2022.
Pada Januari tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 59,49 persen atau lebih tinggi dari capaian awal 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya basis penerimaan pajak pada tahun 2021.
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional masih tergambar dan tertangkap dari realisasi penerimaan pajak awal tahun ini.
