Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun proyek bendungan tak hanya untuk pengelolaan air, melainkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Indonesia saat ini memiliki 230 bendungan, tetapi suplai air dari bendungan untuk irigasi ke lahan sawah hanya sebesar 10 persen.
"Artinya dia [lahan sawah] hanya bisa menanam satu kali tanam per tahun karena tidak ada cadangan airnya," kata Basuki di acara Kick-Off Meeting 10th World Water Forum (WWF), Rabu (15/2/2023).
Untuk itu, pemerintah saat ini mengejar target pembangunan 61 bendungan hingga 2024 yang saat ini terealisasi sebanyak 38 bendungan.
Dengan masifnya pembangunan bendungan, maka aliran irigasi ke sawah diproyeksi dapat menyuplai hingga 20 persen. Hal tersebut dapat memicu peningkatan produksi pangan.
"Kalau semuanya selesai kita akan bisa mendukung kurang lebih 20 persen, jadi ini ada tambahan 9-10 persen untuk lahan irigasi," ujarnya.
Baca Juga
Basuki menerangkan, jika air itu disuplai dari Dam dengan pengukuran dan pengaturan yang baik, maka akan mengoptimalisasi pola tanam hingga 2 kali tanam per tahun untuk irigasi sawah.
"Kalau 2 kali tanam setahun berarti produksinya akan meningkat, itulah ketahanan pangan," jelasnya.
Sebagai informasi, WWF ke-10 akan mengangkat tema bertajuk Water for Shared Prosperity yang akan digelar pada 18-24 Mei 2024 di Bali. Adapun, ajang internasional ini diselenggarakan melihat kondisi global saat ini yang menghadapi tantangan ketersediaan air bersih di banyak negara.
Untuk itu, Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target SDG 6, yaitu terkait hak atas air bersih dan sanitasi.
Basuki menjelaskan bahwa WWF merupakan acara lintas batas terbesar yang membahas masalah sumber daya air, sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan air global.
“Melalui Kick-Off Meeting ini, setidaknya ada enam masalah utama sumber daya air yang akan dibahas melalui proses politik, tematik, dan regional yang perlu didiskusikan untuk menemukan solusi, inovasi, dan implementasinya," tandasnya.
