Bisnis.com, JAKARTA — Arah kebijakan penghiliran di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan klasik, terutama menyangkut keterbatasan industri manufaktur yang menjadi penghubung antara hulu dan hilir.
Bak buah simalakama, larangan ekspor seluruh mineral mentah yang berlaku serempak pada Juni 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pun menjadi kebijakan yang dilematik.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di Tanah Air sehingga memberikan manfaat yang lebih kepada negara. Di sisi lain, kebijakan larangan ekspor mineral mentah tersebut tak hanya berisiko terhadap perusahaan tambang di dalam negeri tetapi juga negara.
Belum lagi persoalan masih minimnya industri hilir yang belum terbentuk kuat untuk menyerap potensi limpahan bahan baku komoditas tambang mentah ketika kebijakan itu diberlakukan.
Ulasan tentang nasib penghiliran di Tanah Air yang terombang-ambing ibarat penerbangan yang mengalami turbulensi menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Senin (13/2/2023):
Begini Rencana Besar Proyek Jalan Tol Lingkar Solo Dibangun 2025
Jalan Tol Lingkar Timur – Selatan Solo (Tol Lingkar Solo) di Provinsi Jawa Tengah akan dibangun pada tahun 2025 mendatang. Rencana pembangunan jalan Tol Lingkar Solo tersebut masih menuai pro dan kontra. Jalan tol yang digadang-gadang bakal mengurai kemacetan di Kota Solo.
Pembangunan jalan tol Lingkar Solo melewati tiga kabupaten, yakni Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar diproyeksikan akan menelan anggaran sekitar Rp12,525 triliun dengan panjang 38,6 kilometer.
Rencana pembangunan jalan Tol Lingkar Timur—Selatan Solo pada 2025 tersebut berdasarkan hasil pertemuan antara DPUPR Solo dan Komisi III DPRD Solo dengan Kementerian PUPR pertengahan Januari 2023 lalu.
Saat ini proyek tol lingkar Solo masuk tahap feasibility study atau studi kelayakan. Jika layak maka pengerjaan jalan tol lingkar luar Solo akan mulai digarap setelah pembangunan jalan Tol Solo—Yogyakarta rampung.
Wilayah yang terlintasi ada 39 kelurahan/desa, 12 kecamatan dan tiga kabupaten. Karanganyar ada tiga kecamatan, 11 desa, Sukoharjo ada enam kecamatan, 11 desa dan Klaten ada 3 kecamatan yang berisikan 10 desa.
Terombang-Ambing Penghiliran Tambang
Entah sudah berapa kali, Presiden Joko Widodo dalam setiap sambutan di depan umum, menyinggung soal penghiliran. Ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan pada Senin (6/2/2023), Kepala Negara bicara soal penghiliran industri laut.
Lima hari sebelumnya, bicara di depan para investor yang menghadiri ajang Mandiri Investment Forum, Presiden Jokowi menyinggung soal penghiliran industri pertambangan.
Menurut Presiden, kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil. Dia mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di Tanah Air, mendorong nilai ekspor nikel dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar—US$33 miliar pada 2022.
Sayangnya, di tengah semangat penghiliran itu, kemampuan industri di Tanah Air untuk mengolah komoditas tambang masih menjadi pekerjaan rumah. Industri perantara untuk mengolah hasil olahan, belum sepenuhnya tersedia di Indonesia.
Penantian Panjang Harga Baru Rumah Subsidi Tak Kunjung Datang
Hingga bulan kedua di tahun 2023 ini, para pengembang rumah subsidi masih menanti janji manis pemerintah untuk menaikkan harga rumah. Sejak tahun lalu, realisasi janji kenaikan harga rumah subsidi memang dinanti-nanti oleh pengembang.
Selama 3 tahun terakhir, pengembang rumah subsidi terus bergulat dengan harga rumah subsidi. Belum ada penyesuaian harga baru rumah subsidi hingga kini memberikan tekanan yang luar biasa bagi cashflow para pengembang rumah subsidi yang notabene merupakan kalangan UMKM, bukan pengembang besar yang crazy rich.
Tekanan ini terjadi karena margin keuntungan yang didapat dari membangun rumah subsidi ini kian tipis di tengah terjadinya kenaikan harga bahan bangunan, tanah, dan juga upah pekerja.
Naiknya harga BBM mengerek harga bahan bangunan yang tentunya juga akan menambah biaya konstruksi pembangunan rumah. Naiknya BBM juga turut serta berdampak pada kenaikan upah para pekerja konstruksi bangunan.
Namun, sayangnya, kenaikan biaya konstruksi ini tak dapat dikompensasi dengan langsung menaikkan harga rumah subsidi. Pasalnya, harga rumah subsidi selama ini diatur oleh pemerintah karena ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemberat Popularitas Pembiayaan Kendaraan Listrik
Mahalnya harga kendaraan listrik menjadi salah satu tantangan dalam memasarkan produk ramah lingkungan itu ke masyarakat. Buktinya, pembeli kendaraan listrik yang didominasi oleh segmen menengah ke atas.
Kondisi tersebut diamini oleh industri pembiayaan, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance. Musababnya, penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan penjualan kendaraan konvensional.
Presiden Direktur Adira Finance I Dewa Made Susila menyampaikan, bahwa secara industri penjualan motor listrik mampu tumbuh 203 persen secara year-on-year (YoY) pada 2022. Nilai itu naik dari sebelumnya 2.000 unit menjadi 6.681 unit. Sementara segmen penjualan mobil listrik mencapai 23.000 unit sepanjang 2022, atau lebih tinggi dari penjualan motor listrik.
Dia menyebut pembeli baru yang belum memiliki kendaraan enggan membeli kendaraan listrik sebagai opsi kepemilikan kendaraan, dengan alasan harga yang terbilang mahal.
Menurut Made, harga kendaraan listrik yang masih mahal masuk dalam faktor yang perlu dicermati. Ditambah lagi dengan kesiapan infrastruktur pengisian baterai untuk kendaraan listrik yang masih terbatas dan masih berada di area Jabodetabek.
Dilema Beras Impor Premium Dijual Seharga Medium
Upaya Perum Bulog mengendalikan harga beras di dalam negeri menggunakan beras impo kualitas premium rupanya menjadi bumerang bagi pemerintah sebab rentan disalahgunakan oknum pedagang nakal.
Sepekan terakhir, Bulog di bawah kendali Budi Waseso membongkar praktik mengoplos beras Bulog dengan beras merek lainnya. Setelah dicampur, beras kemudian dikemas dengan merek lain serta dijual seharga premium meski dibeli seharga medium.
Dari inspeksi mendadak yang dilakukan Perum Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta belum lama ini, dua pedagang kedapatan mengoplos beras Bulog 50 kilogram menjadi kemasan 5 kilogram setelah dicampur dengan merek lain. Aksi nakal ini dilakukan oknum pedagang untuk mendapat untung lebih.
Ketua Koperasi Pasar Beras Induk Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid mengungkapkan potensi penyelewengan beras Bulog sangat mungkin terjadi. Sebab, beras yang disalurkan Bulog untuk operasi pasar berkualitas premium namun hanya dihargai setara kualitas medium.
Beras kualitas premium yang dimaksud tidak lain adalah beras impor yang dibeli Bulog dari empat negara yakni Pakistan, Myanmar, Filipuna dan Thailand. Importasi ini dilakukan untuk memastikan pasokan dalam negeri terjaga sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran.
