Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Rekomendasi CIPS kepada Pemerintah untuk Tangani Fluktuasi Harga Beras

Salah satunya, CIPS menilai pemerintah perlu memiliki data yang sama, akurat, dan pasti terkait jumlah produksi beras nasional dan cadangan beras.
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memberikan sejumlah rekomendasi dalam menangani fluktuasi harga beras.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas)  harga rata-rata nasional beras medium per Sabtu (11/2/2023) tercatat di Rp11.650 per kg, dengan harga tertinggi Rp14.000 per kg di Papua Barat, dan harga terendah Rp9.720 per kg di Sulawesi Barat.

Angka tersebut tercatat turun dari hari sebelumnya. Pada Jumat (10/2/2023), harga rata-rata nasional beras medium tercatat sebesar Rp11.740 per kg, dengan harga tertinggi Rp13.780 kg di Sumatera Barat dan harga terendah Rp10.340 per kg di Sulawesi Barat.

Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti CIPS Hasran menilai pemerintah perlu memiliki data yang sama, akurat, dan pasti terkait jumlah produksi beras nasional, cadangan beras pemerintah (CBP), dan cadangan beras nasional.

“Data ini tidak boleh dimanipulasi supaya bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan yang terbaik,” kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu (11/2/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Bapanas melalui Perum Bulog harus mengoptimalkan serapan CBP antara Februari dan Juli 2023. Menurutnya, beras yang harus diserap mencapai 3 juta ton. Setelah musim panen, pemerintah harus melepas berasnya secara bertahap ke pasar melalui operasi pasar.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan opsi impor dan kelayakan pembukaan jalur impor. 

“Impor yang terlambat dilakukan pada 2022 lalu membuat harga beras sulit untuk dikendalikan,” ujarnya.

Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET), lantaran perbedaan harga kebijakan HET dengan harga pasar riil sangat besar. Dia menyebut, pedagang kecil kemungkinan akan merugi jika terpaksa menjual beras dengan harga eceran tertinggi.

Perum Bulog juga disarankan untuk merancang sistem distribusi yang lebih pendek. Hal tersebut dilakukan agar CBP dapat sampai ke pedagang grosir dan konsumen akhir dengan harga yang terjangkau. 

Pasalnya, ada kemungkinan beras CBP yang didistribusikan melalui operasi pasar dinikmati oleh perusahaan besar yang menjual kembali beras tersebut dengan harga yang lebih tinggi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper