Menteri ATR/BPN Beberkan Progres Pembebasan Lahan di IKN

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan progres pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan pihaknya terus mengawal pembebasan lahan di IKN, beberapa di antaranya yaitu wilayah 1A, lahan untuk sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jalan tol.

Secara rinci, progres pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi IKN Nusantara yaitu wilayah 1A terpadu sebanyak 330 bidang, SPAM Sepaku termasuk pipa dan jaringan transmisi sejumlah 163 bidang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) IKN 31 bidang, Jalan Tol sejumlah 933 bidang dan Bendungan Sepaku Semoi sebanyak 414 bidang.

"Dapat kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaaan tanah pada lokasi IKN tetap memperhatikan keberadaan tanah-tanah masyarakat dan masyarakat adat yg diakui dan dilindungi keberaadaannya sebagaimaan diatur dalam Perpres No. 65 Tahun 2022," kata Hadi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Hadi menegaskan bahwa pengadaan tanah IKN dilaksanakan dengan mengacu UU No. 2 Tahun 2012, Perppu No. 2 tahun 2022, dan Perpres No 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya juga akan memperhatikan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan di sekitar lokasi IKN guna memastikan proses dan mekanismenya dilaksanakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami pastikan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan, hak yang menimbulkan masalah pada masa mendatang," ujarnya.

Di sisi lain, Hadi menyampaikan telah menyelesaikan dan menyerahkan sembilan dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Nusantara kepada Badan Otorita IKN.

Sebelumnya, dia mengaku telah menyerahkan empat dokumen RDTR IKN pada 8 Agustus 2022 lalu. Adapun, lima dokumen lainnya diserahkan pada Rabu (11/1/2023) secara langsung kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Dokumen teknis RDTR yang diserahkan baru-baru ini mencakup lima wilayah perencanaan, yaitu Wilayah Perencanaan (WP) 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa.

"Alhamdulillah, terhadap sisa penyusunan RDTR IKN tahap II di 5 Wilayah Perencanaan pada 2022 telah berhasil diselesaikan, sehingga tuntaslah penyusunan sembilan RDTR untuk semua wilayah perencanaan di IKN," kata Hadi dalam keterangan resminya.

Pada 2022, empat materi teknis RDTR IKN tahap I yang telah diserahterimakan yaitu WP 1 KIPP, WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2022 tentang RTR KSN IKN.