Bisnis.com, JAKARTA - Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, curhat diwariskan utang sebanyak Rp32 triliun saat pertama kali dirinya ditunjuk sebagai Dirut Perum Bulog berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-115/MBU/04/2018.
Curhatan tersebut disampaikan Buwas, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).
Selain menanggung utang sebesar Rp32 triliun, Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga menanggung kerugian sebesar Rp1,7 triliun.
“Seingat saya, saya punya utang Rp32 triliun, saya ditinggalin kerugian Rp1,7 triliun, jadi kalau ngelihat dari itu kira-kira stres nggak?,” kata Buwas, Kamis (2/2/2023).
Namun, sejak dia menjabat, perlahan-lahan Perum Bulog berhasil membukukan keuntungan. Menurut catatan Buwas, pada 2021 pihaknya berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp267 miliar.
Selain itu, Buwas cs berhasil menurunkan utang, dari Rp32 triliun menjadi Rp7 triliun per Kamis (2/2/2023).
Meski keuntungan yang diperoleh saat itu tergolong kecil bagi perusahaan sebesar Perum Bulog, Buwas cukup optimistis keuntungan yang didapat akan semakin meningkat ke depannya.
Untuk 2022, Buwas memperkirakan keuntungannya berada di atas Rp267 miliar atau lebih tinggi dari 2021. Kendati demikian, dia belum bisa mengungkapkan nominalnya, lantaran keuntungannya masih diaudit.
“Tapi yang jelas kita untung lagi, Alhamdulilah,” ujarnya.
Dia juga menyebut, selama dia memimpin, setidaknya ada 68 penghargaan yang diterima Perum Bulog. Penghargaan yang didapat tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa Perum Bulog bekerja.
Sebagai informasi, Buwas diangkat menjadi Dirut Perum Bulog pada 2018, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu menegaskan, pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog karena BUMN itu membutuhkan orang yang tegas, berani, dan jujur.
“Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur, orang yang memiliki rekam jejak dalam mengelola Bulog,” kata Jokowi, mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (2/2/2023).
