Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengejar pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur agar dapat selesai pada 2024.
Upaya mengejar pengerjaan sederet proyek di Nusantara menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Kamis (26/1/2023). Berikut ulasan selengkapnya.
1. Kebut-kebutan Bangun Infrastruktur IKN Demi Target di 2024
Pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Bahkan, Jokowi menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup. Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu 18 bulan hingga Agustus 2024 dalam pembangunan infrastruktur di tahap I.
Jokowi sendiri akan meninjau pembangunan IKN pada bulan Februari mendatang. Progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN hingga pertengahan Januari 2023 sudah mencapai sekitar 15 persen. Dari 34 proyek infrastruktur dasar IKN, sudah ada 29 proyek yang diteken kontrak hingga saat ini.
Baca Juga
Adapun proyek infrastruktur dasar IKN yang telah diteken kontrak yakni bendungan Sepaku Semoi intake Sepaku DAS Sanggai 1A Embung Mentawir Sumbu Barat, jalan Tol IKN Segmen 5A Sp. Tempadung – Jembatan Pulau Balang, jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau – Sp. Tempadung, jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang – KKT Kariangau, Lingkar Sepaku segmen 4, Istana Presiden dan lapangan upacara, kantor presiden, dan kantor sekretariat presiden.
Kemudian, land development KIPP tahap 1, land development KIPP Tahap 2, HPK Site 1A, 1B, 1C dan 2, lingkar Sepaku segmen 1, lingkar Sepaku segmen 2, lingkar Sepaku segmen 3, dan rumah menteri. Selanjutnya, penataan sumbu kebangsaan tahap 1 (Plaza Seremoni), sumbu kebangsaan timur, penanganan banjir Sungai Sepaku kecamatan Sepaku IKN.
Tak hanya itu, juga dilakukan kontrak pembangunan 14 embung KIPP, Kemenko 1 = Marves, Kemenko 3 = Polhukam, Kemenko 4 = PMK, pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemensetneg, pembangunan jaringan perpipaan transmisi 2 Sepaku, dan pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN.
2. Brasil- Argentina Hindari Penggunaan Dolar AS
Brasil dan Argentina akan melakukan kerja sama bilateral untuk menghindari penggunaan dolar AS, alih-alih merilis mata uang tunggal yang menggantikan real dan peso.
Rencana peleburan mata uang kedua negara ditampik oleh Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad, seperti dilaporkan Bisnis.com yang melansir Bloomberg pada Selasa (24/1/2023).
Haddad memang mengatakan bahwa Brasil dan Argentina akan memperkenalkan unit bersama untuk menyelesaikan operasi perdagangan antara kedua negara tanpa bergantung pada dolar AS.
Namun, gagasan ini disambut dengan skeptisisme oleh para ekonom karena kedua negara cenderung menunjukkan kurangnya koordinasi kebijakan. Selain itu, inflasi kedua negara jauh berbeda.
"Bagaimana implementasinya masih perlu ditinjau lagi, tetapi intinya adalah kita [Brasil-Argentina] akan memiliki alat pembayaran yang sama antara kedua negara," kata Haddad saat mendampingi Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuju konferensi tingkat tinggi (KTT) Amerika Latin.
3. Beban Set Top Box di Migrasi Siaran Televisi
Indonesia secara resmi memasuki era siaran digital mulai 2022, dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) ditetapkan paling lambat Rabu (2/11/2022). Namun, saat ini belum semua wilayah bisa menikmati siaran digital.
Migrasi dari siaran siaran analog ke siaran digital adalah tuntutan zaman yang semakin canggih dengan perkembangan teknologi internet yang semakin cepat.
Indonesia bisa dibilang relatif tertinggal dalam memasuki era siaran digital. Bahkan, dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggaran lainnya. Sekitar 85% negara di dunia sudah melakukan ASO.
Belanda telah menerapkan kebijakan ASO sejak 2006. Langkah itu diikuti Finlandia, Swedia, dan Norwegia pada 2007. Setahun berikutnya Jerman dan Swiss melakukan switch off siaran analognya.
Amerika Serikat resmi masuk ke era siaran digital pada 2009, lalu diikuti Jepang yang melakukan migrasi siarannya pada 2011, adapun Korea Selatan mengikuti pada tahun berikutnya.
4. Wong Cilik Jadi Andalan Bank Digital Kongsi Induk Shopee - BNI
Segmen pasar ‘wong cilik’ bakal menjadi andalan PT Bank Negara Indonesia (Perser) Tbk. dalam menggarap bank digital anyar garapannya, di tengah persaingan ketat bank digital.
Musababnya, sejumlah pemain besar telah lebih dulu terjun ke bisnis bank digital. Sebut saja afiliasi beberapa konglomerat seperti Chairul Tanjung, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), Jerry Ng dengan PT Bank Jago Tbk. (ARTO). Belum lagi pemain asing yang juga berada di ceruk kolam serupa, yakni PT Bank SeaBank Indonesia milik Sea Limited.
Untuk menjalankan bisnis ini, bank pelat merah tersebut juga menggandeng, Induk Shopee, Sea Limited sebagai mitra teknologi dalam mengembangkan Bank Mayora menjadi bank digital.
Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menekankan perseroan berencana untuk mentransformasi Bank Mayora yang diakuisisi pada 2022 sebagai menjadi bank digital untuk segmen UMKM.
Dalam mendukung rencana ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mayora awal bulan ini (6/1/2023), BNI sebagai pemilik saham telah menunjuk jajaran manajemen baru. Posisinya diisi oleh kombinasi profesional dan ahli dengan latar belakang perbankan, startup business, hingga financial technology (fintech).
5. Target Pajak 2023 Saat Keuntungan Berkurang dan Risiko Meningkat
Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun. Dari target tersebut, penerimaan pajak dipatok menyumbang Rp1.718 triliun atau meningkat 16 persen dari target 2022 senilai Rp1.485,0 triliun.
Target penerimaan pajak 2023 bukannya tanpa risiko. Sejumlah tantangan dari sisi internal dan eksternal diperkirakan akan membatasi ruang pertumbuhan di tahun 2023. Di saat keuntungan dari harga komoditas berkurang, Indonesia juga harus menghitung risiko yang meningkat di dalam negeri.
Ketidakpastian ekonomi baik secara global maupun domestik dinilai masih tinggi. Di sisi lain sejumlah lembaga internasional memproyeksikan penurunan pertumbuhan bisa dialami Indonesia pada tahun ini. Inflasi juga belum bisa dikatakan sudah terkendali dengan baik.
“Meskipun sudah lebih baik dari tahun 2022, tetap berada pada level yang cukup tinggi,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Rabu (25/1/2023).
Harga komoditas pada tahun ini juga akan menjadi tantangan, setelah pada 2022 memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.
Hampir sebagian besar jenis komoditas yang menjadi andalan Indonesia mengalami perlambatan harga pada 2023. Hal itu diperkirakan akan membuat penerimaan pajak dari sektor komoditas dan pertambangan mengalami penurunan.
