Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pada 2023 tidak ada lagi anggaran khusus dari APBN untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), melainkan kembali ke masing-masing kementerian/Lembaga (KL).
“Seluruh belanja kembali ke KL, nggak ada lagi yang disebut PC-PEN, namun semuanya sudah masuk ke KL. Kalau dilihat level belanjanya, pada 2022 itu Rp3090 triliun, 2023 APBN kita mencapai Rp3.061 triliun, agak sedikit turun, karena seluruh belanja diisasi,” ujarnya dalam Rakornas Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Melihat dari besarannya, meski sudah tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk PC-PEN pada masa transisi ini, namun jumlahnya tidak berbeda jauh dari masa pandemi Covid-19.
Salah satu contohnya, anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp178,7 triliun pada 2023 yang tak akan lagi fokus kepada Covid-19. Namun, kembali untuk kesehatan reguler, seperti kanker serviks, stunting, dan TBC yang masih menjadi tantangan.
Tercatat pada 2022, anggaran Kemenkes untuk kesehatan reguler sebesar Rp130,5 triliun dan untuk Covid-19 sebesar Rp82,4 triliun.
Dengan demikian pada 2023 anggaran khusus Covid-19 dihapus, sementara kesehatan reguler naik Rp48,2 triliun atau sebesar 37 persen.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam merespon pandemi Covid-19, pemerintah telah menerbitkan Perppu No.1/2020 sebagai emergency law.
Di mana pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel termasuk penyesuaian anggaran dan pelebaran defisit.
APBN 2020 yang semula kebutuhan pembiayaannya sebesar Rp741,8 triliun, setelah dilakukan revisi dua kali, kebutuhan pembiayaan naik hampir Rp1.000 triliun, menjadi Rp1.645,3 triliun.
“Tadi belanja yang kita naik hampir Rp1.000 triliun itu tetap di situ [APBN 2023]. Jadi kalau itu sudah tidak kita keluarkan untuk vaksin, untuk merawat pasien, uangnya kemana?” lanjut Menkeu.
Berdasarkan paparannya, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), mengingat harga minyak dunia masih tinggi.
“Uangnya itu pada 2022 sebanyak Rp555 triliun untuk subsidi BBM. Sehingga 2023 sebetulnya kalau harga BBM cenderung turun, kami akan punya ruangan yang cukup,” tuturnya.
Adapun, dalam APBN 2023 tercatat untuk Pendidikan sebesar Rp612 triliun, Kesehatan Rp176,7 triliun, Perlindungan Sosial sebesar Rp476 triliun, Ketahanan Pangan mencapai Rp104 triliun, Infrastruktur Rp392,1 triliun, Ketahanan Energi Rp341,3 triliun, serta program Pertahanan Keamanan mencapai Rp316 triliun.
Dia berharap 2023 melanjutkan pemulihan ekonomi, kami optimistis, jaga stabilitas, belanja bansos, Pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi bisa dijaga dan resilien.
"APBN tetap terus menjaga dan mendukung KL dan daerah tetap menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju ,” tutupnya.
