Bisnis.com, JAKARTA – Berikut penyebab anggaran Kartu Prakerja 2023 turun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja 2023 sebesar Rp2,67 triliun, turun lebih dari 80 persen dari jumlah anggaran 2022.
Bila membandingkan dengan anggaran untuk 2022 atau tahun sebelumnya, jumlah tersebut turun cukup signifikan, yaitu sebesar Rp13,69 triliun atau sekitar 83,6 persen.
Berdasarkan Publikasi APBN KiTa edisi Januari 2023, pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2022 mencapai Rp16,36 triliun, utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 4,98 juta peserta.
Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penurunan besaran anggaran serta jumlah peserta akibat penerapan skema , bukan lagi semi bantuan sosial (bansos).
“Program Kartu Prakerja berlanjut pada2023 dengan pelaksanaan skema yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 113/2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian No. 17/ 2022,” katanya seperti dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (19/1/2023).
Sejak awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 pada akhir 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk 2023, dengan anggaran Rp2,67 triliun tersebut, rencananya akan diperuntukkan bagi 595.000 orang penerima manfaat. Masing-masing orang akan mendapatkan manfaat sebesar Rp4,2 juta berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Dengan demikian, uang yang akan diterima oleh peserta hanya sebesar Rp700.000, sementara sisanya berbentuk virtual yang hanya dapat digunakan untuk mengikuti kelas pelatihan.
Airlangga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja skema pada 2023 memiliki target capaian hingga 1 juta penerima.
Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000 orang. Sedangkan, untuk sisa target, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Terpisah, Head of Communication Project Management officer (PMO) Kartu Prakerja William Sudhana menyampaikan bahwa untuk skema, akan memberikan kesempatan lebih luas bagi Angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing.
Dirinya menekankan bahwa Kartu Prakerja skema sama dengan beasiswa yang diberikan pemerintah satu kali seumur hidup untuk skilling, reskilling, dan upskilling.
“Pemerintah memberikan beasiswa pelatihan, kesempatan yang bisa didapatkan sekali seumur hidup, gunakan sebaik-baiknya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
