Bisnis.com, JAKARTA – Program Kartu Prakerja pada 2023 kembali berlanjut menggunakan skema normal, tak lagi berupa semi bantuan sosial (bansos) dan akan memprioritaskan para peserta yang belum pernah menjadi penerima program tersebut.
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo menyampaikan, secara umum nantinya peserta program tersebut memiliki peluang yang sama, tidak secara khusus diprioritaskan bagi lulusan baru (fresh graduate), maupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Peluangnya adalah sama antara pengangguran, lulusan SMK, atau lulus kuliah, itu peluangnya sama. Jika belum berhasil, persistensi untuk mencoba terus jadi bagian itu,” katanya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Meski belum ditentukan jumlah kuota per gelombangnya, Kurniasih memastikan penyaringan peserta Kartu Prakerja 2023 akan dilakukan melalui penilaian yang berdasarkan bobot yang telah ditentukan.
Penilaian tersebut, antara lain berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, hingga tingkat pengangguran di kota tempat tinggal yang bersangkutan.
“[Kota dengan pengangguran tinggi lebih diprioritaskan] salah satu faktor bisa seperti itu,” ujarnya.
Baca Juga
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi per Agustus 2022 berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen, sementara terendah di Sulawesi Barat, yaitu 2,34 persen.
Pada dasarnya, tujuan utama Kartu Prakerja 2023 untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima manfaat untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan.
Kurniasih menegaskan bahwa memprioritaskan program untuk pengangguran, tetapi fokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja. Artinya, untuk seluruh angkatan kerja, tidak terbatas hanya untuk pengangguran.
Syarat utama pendaftar Kartu Prakerja, yaitu belum pernah menjadi penerima Kartu Prakerja, tidak sedang menempuh pendidikan formal, serta bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan/atau anggota DPRD, ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa/Perangkat Desa, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/BUMD.
Kartu Prakerja pun terbuka bagi angkatan kerja yang berusia 18 hingga 64 tahun yang ingin mendapatkan skilling, reskilling, dan upskilling.
Adapun, sejak awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 pada akhir 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Meski demikian, Kurniasih menyebutkan masih minimnya partisipasi dari angkatan kerja yang berasal dari wilayah Timur Indonesia.
Berdasarkan jumlah peserta pada 2022, sebanyak 53,6 persen peserta diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
