Bisnis.com, DAVOS -- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) untuk mendukung Keketuaan Indonesia untuk Asean pada 2023.
Di sela-sela gelaran Pavilion Indonesia 2023 di Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengadakan courtesy meeting dengan Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan pada Selasa (17/1/2023).
Dalam kesempatan itu, BKPM mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada UNCTAD atas kolaborasi dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Kolaborasi itu khususnya terkait dengan isu prioritas investasi di Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri.
Berkat asistensi UNCTAD, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 menghasilkan Leaders’ Declaration pada paragraf 37 yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Bahlil menyebut poin tersebut sejalan dengan fokus Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mendorong UMKM untuk naik kelas. Menurut Bahlil, UNCTAD mampu memainkan peran untuk menjadi mediator dalam menghubungkan negara berkembang dengan negara maju.
"Saya berterima kasih pada UNCTAD mengenai investasi yang masuk harus kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM," ujarnya, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, Bahlil berharap agar kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan UNCTAD dapat dilakukan pada forum internasional lainnya. Potensi itu termasuk pada Keketuaan Indonesia untuk Asean pada 2023 serta dalam peluncuran UNCTAD Asean Investment Report 2023, kolaborasi pada Pertemuan Asean Investment Area Council, dan keterlibatan pada Asean Coordinating Committee on Investment.
“Kami harap ke depan, UNCTAD juga dapat mendukung Keketuaan Indonesia untuk Asean pada 2023. Mungkin banyak hal untuk kita diskusikan,” ujar Bahlil.
Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan ketersediaan UNCTAD untuk mendukung Keketuaan Indonesia untuk Asean pada 2023.
“Kami akan terus bekerja sama dan menjamin akan memberikan rencana yang baik untuk kemajuan Indonesia dan negara-negara berkembang, ” ucap Grynspan.
UNCTAD dibentuk tahun 1964 untuk mendorong semangat negara berkembang memunculkan gagasan tatanan ekonomi yang menuntut alternatif terhadap sistem internasional The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Bretton Woods yang didominasi oleh negara maju.
