Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk bersama-sama menangani inflasi.
Isu inflasi disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/1/2023). Sidang itu membahas evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 serta Pelaksanaan APBN 2023.
Jokowi menyebut bahwa tekanan ekonomi global membuat inflasi Indonesia naik hingga 5,5 persen per Desember 2022, meskipun menurutnya masih dalam kondisi yang cukup baik dan terkendali. Dia meminta jajarannya dan Bank Indonesia (BI) untuk terus berupaya menekan inflasi.
Kepala Negara memerintahkan agar seluruh lapisan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, bekerja sama dalam menangani inflasi. Menurutnya, kerja sama terlihat dalam penanganan Covid-19 dan dapat berjalan, sehingga Jokowi meyakini itu pun dapat terjadi dalam penanganan inflasi.
"Pada saat kita mengererjakan urusan Covid semua bisa bekerja bareng-bareng, bekerja bersama. Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng-bareng supaya inflasi ini bisa ditekan di bawah 5 [persen]," ujar Jokowi pada Senin (16/1/2022).
Adapun, berdasarkan laporan The Global Risk Report 2023 yang dipublikasikan pada Januari 2023, World Economic Forum menilai bahwa inflasi menjadi salah satu risiko besar bagi Indonesia. Inflasi yang meningkat cepat dan/atau berkelanjutan dinilai sebagai risiko ketiga dari lima yang dihadapi Indonesia.
Lonjakan inflasi terjadi sebagai imbas dari tekanan ekonomi global maupun kondisi dalam negeri. Namun, kenaikan berbagai harga berisiko terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menjadi risiko.
Secara global, kenaikan inflasi menempati peringkat ketiga sebagai risiko yang akan berdampak pada 2023. Namun, risiko itu tidak lagi muncul dalam jangka pendek atau dua tahun dan risiko jangka panjang atau 10 tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=348&h=261)
