Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berhasil mengundurkan tenggat operasi komersial atau commercial operation date (COD) enam proyek pembangkit swasta dengan total kapasitas 7.860 megawatt (MW) pada 2022.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana mengatakan kesepakatan antara PLN dengan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) itu berhasil menghemat pengeluaran negara hingga Rp7,01 triliun saat itu.
“PLN telah berhasil menyepakati 6 proyek pembangkit IPP skala besar [total kapasitas 7.860 MW] sehingga bisa saving mengurangi take or pay [ToP] sebesar Rp7,01 triliun,” kata Dadan saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).
Kendati demikian, PLN melaporkan beban pembelian listrik dari pembangkit swasta hingga triwulan ketiga 2022 berada di angka Rp94,22 triliun.
Beban pembelian listrik itu mengalami kenaikan signifikan 22,58 persen jika dibandingkan dengan pembelian listrik pada periode yang sama 2021 di posisi Rp76,86 triliun.
“Tahun 2022, biaya pembelian tenaga listrik di dalamnya sudah memasukkan unsur ToP untuk IPP sebesar Rp19,7 triliun,” tutur Dadan.
Baca Juga
Di sisi lain, pertumbuhan pembelian tenaga listrik itu tidak ikut diimbangi dengan penjualan listrik yang relatif bergerak moderat pada periode yang sama.
PLN mencatatkan penjualan listrik sebesar Rp231,04 triliun sepanjang Januari hingga September 2022 atau hanya naik 8,57 persen jika dibandingkan dengan pencatatan pada periode yang sama tahun sebelumnya di angka Rp212,8 triliun.
Dari hasil peninjauan dan evaluasi proyek pembangkit sepanjang 2022, dia menuturkan, hanya terdapat kebijakan pengunduran COD dari sejumlah pembangkit untuk mengurangi beban pembelian listrik PLN. Keputusan itu diambil berdasarkan laporan dari PLN dan evaluasi proyek terkait.
“Dari hasil evaluasi proyek pembangunan pembangkit di 2022 hanya terdapat pengunduran COD,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM memproyeksikan reserve margin untuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) pada tahun ini berada di kisaran 47 persen dari standar yang ditetapkan 35 persen.
Di sisi lain, reserve margin untuk sistem di luar Jamali diperkirakan akan berada di bawah 29 persen dari standar yang ditetapkan di level 40 persen.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti kenaikkan beban pembelian listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dari pembangkit swasta yang meningkat drastis selama satu tahun terakhir.
Kenaikan beban itu terbilang eksesif yang ikut mengoreksi arus kas perusahaan setrum pelat merah itu dalam jangka panjang.
“Itu indikasi bahwa pembelian tenaga listrik terlalu eksesif, melampaui kecepatan penjualan listrik yang relatif sudah bagus 8,6 persen, di atas pertumbuhan ekonomi,” kata Abra saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menerangkan peningkatan beban yang signifikan itu disebabkan karena beroperasinya dua pembangkit baru dari pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) pada periode tersebut.
“Peningkatan pembelian tenaga listrik triwulan ketiga 2022 disebabkan oleh beroperasinya pembangkit IPP baru, yaitu PLTU Jawa 4 [2x1.000 megawatt] dan PLTU Jateng [2x1.000 megawatt],” kata Greg saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).
Kendati demikian, Greg mengatakan, perseroan terus berupaya meningkatkan tren penjualan lewat sejumlah program intensifikasi dan ekstensifikasi kepada konsumen. Misalkan, dia mencontohkan, program sambung baru, promo tambah daya, akuisisi captive power serta penawaran daya setrum bagi industri.
