Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berkomitmen untuk menawarkan tarif jual listrik yang menarik untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi di dalam negeri.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan perseroan berkomitmen untuk ikut mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) swasta yang belum mendapat izin panas bumi atau IPB lewat konsep pre-transaction agreement (PTA).
“Di mana pihak pengembang swasta akan diberikan kepastian terkait risiko eksplorasi melalui konsep matrix price,” kata Greg saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Artinya, Greg menerangkan, tarif jual listrik yang ditawarkan akan disesuaikan dengan hasil eksplorasi panas bumi yang dikerjakan pengembang.
“Dengan tetap memenuhi batas tarif sesuai aturan yang berlaku yaitu Perpres No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik,” jelasnya.
Selain itu, dia menegaskan, PLN akan tetap melanjutkan pengembangan PLTP swasta yang sudah memiliki perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA).
“Untuk PLTP yang sudah memiliki PPA dan belum efektif akan tetap diproses perpanjangan PPA-nya selama izin panas bumi masih berlaku,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) melaporkan polemik harga jual listrik yang ditawarkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN masih menjadi kendala utama pengembangan panas bumi untuk berinvestasi di Indonesia.
Ketua Umum API, Priyandaru Effendi, mengatakan harga jual listrik yang disanggupi PLN cenderung berada di bawah tingkat keekonomian proyek.
Konsekuensinya, investor masih berhati-hati untuk ikut berpartisipasi pada pelelangan dua wilayah kerja panas bumi (WKP) di antaranya Way Rate dan Nage yang sudah ditawarkan pemerintah sejak akhir Desember 2022 lalu.
“Minat investor untuk berinvestasi cukup besar namun sejauh ini terhalang harga jual listrik yang belum memenuhi tingkat keekonomian proyek serta kepastian pembelian listrik oleh PLN,” kata Priyandaru saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Di sisi lain, Priyandaru mengatakan, sebagian besar perusahaan panas bumi masih menunggu efektivitas Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik pada lelang dua WKP tersebut yang bakal berakhir pada 13 Januari 2022.
Kendati demikian, dia menyebut skema harga patokan tertinggi atau ceiling tariff yang diakomodasi di dalam Perpres itu dianggap masih belum mampu menggambarkan tingkat keekonomian proyek panas bumi saat ini.
Dia meminta pemerintah dapat memberikan insentif tambahan untuk mengimbangi mahalnya biaya eksplorasi hingga pengembangan panas bumi di dalam negeri.
“Perlu segera dipastikan insentifnya melalui peraturan menteri terkait untuk membantu keekonomian proyek bisa menjadi menarik,” ujarnya.
