Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menyasar 30.000 pekerja mandiri sektor informal untuk memiliki rumah di 2023.
"Kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri yang ditargetkan 2023 itu sebesar 30.000 pekerja dan kami mendukung," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Rabu (28/12/2022).
Sebelumnya, BP Tapera tengah meggodok kebijakan untuk bantuan pembiayaan perumahan berupa rumah murah dengan angsuran terjangkau yang menyasar segmen pekerja mandiri dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.
Untuk bisa memanfaatkan bantuan tersebut, pekerja mandiri harus menjadi peserta baik itu melalui komunitas profesi (digital maupun non-digital) dan menjadi penerima manfaat program pemerintah seperti BPJS TK.
"Soal bagaimana kepesertaan itu bisa dicapai, bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga bekerja sama melihat data yang ada di BPJS ketenagakerjaan," ujarnya.
Adapun, Ida menerangkan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang terdaftar di BPJS TK mencapai 5 juta. Ida berharap jumlah peserta BPJS TK tersebut dapat menjadi target untuk BP Tapera ke depannya agar pekerja mandiri yang semula belum memiliki rumah layak, kini bisa memanfaatkan program Tapera.
Untuk itu, Ida meminta BP Tapera untuk dapat mencapai target 30.000 di 2023. Pihaknya akan ikut membantu dengan membuka komunikasi dengan forum maupun komunitas pekerja untuk menjadi peserta Tapera.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menerangkan terkait skema penyaluran bantuan yang akan diupayakan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Tekniknya adalah kami pakai saving plan, jadi kalau MBR itu kan UM [upah minimum] sampai Rp8 juta, kami coba bagi-bagi UM, misal yang 4 juta itu 3 persen, [iuran] Rp120.000, nabung bisa harian, mingguan, bulanan," terangnya.
Dalam hal ini, BP Tapera juga bekerja sama dengan perbankan untuk pengumpulan dana peserta dan penyaluran bantuan FLPP. Jika iuran tabungan peserta dilakukan lancar dan terbukti bankable maka peserta dapat menerima manfaat FLPP tersebut.
Lebih lanjut, Adi menerangkan dengan bantuan Kemenaker lewat BPJS Ketenagakerjaan, maka penyaluran FLPP untuk pekerja non-fixed income akan lebih teratur. Pasalnya, selama ini penyaluran FLPP dari 1 juta yang disalurkan hanya 10 persen yang menyasar pekerja informal yaitu sekitar 100.000 pekerja.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menambahkan target penyaluran FLPP di 2023 akan menyasar pada pekerja informal berbasis komunitas.
"Fokus tahun 2023 untuk informal, khusus kita layani nanti semua komunitas. Kemarin kan dari BP2BT sudah ada pedagang pasar, gojek, nanti tahun 2023 kita lakukan secara masif bersama BP Tapera," ujar Herry.
Sebagai informasi, BP Tapera memiliki target pembiayaan Tapera dan FLPP di tahun 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk 220.000 unit rumah.
