Bisnis.com, JAKARTA - Aturan pemerintah terkait pembentukan bank tanah disebut belum optimal untuk sektor perumahan. Padahal, bank tanah dapat membantu pengentasan masalah backlog yang masih menjadi polemik di Indonesia hingga saat ini.
Saat ini angka backlog di Indonesia mencapai 12,75 juta. Angkanya diprediksi terus meningkat seiring dengan pertambahan hingga 800.000 keluarga baru setiap tahun.
CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menilai apabila bank tanah dapat diterapkan dengan baik, maka ketersedian pasokan unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa semakin terjangkau dan lebih terkendali.
Ali mengatakan kebutuhan rumah layak huni untuk MBR di Indonesia saat ini terkendala suplai atau pasokan unit rumah, salah satunya disebabkan harga tanah yang naik tak terkendali.
"Masalahnya itu di supply, pertama karena harga tanah tidak dapat terkendali, semua mengikuti market mechanism," ujar Ali dalam kegiatan BP Tapera mengenai Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan 2023 pada Senin (19/12/2022).
Selain itu, dalam pembangunan rumah MBR seperti rumah subsidi, pemerintah masih mengandalkan swasta yang motifnya untuk berbisnis dan mencari keuntungan, bukan fokus untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.
Dia tak memungkiri, pemerintah mengandalkan swasta dalam hal ini karena anggaran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah yang tinggi. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan optimalisasi bank tanah untuk perumahan.
"Bank tanah sudah mulai ada, ada badannya sudah mulai dan diatur di UU Cipta Kerja, hanya saja bank tanah saat ini masih fokusnya ke infrastruktur jalan tol, khusus untuk perumahan bank tanah belum ada," ujarnya.
Sementara itu, untuk bank tanah sendiri, Ali masih menilai skema implementasinya kurang tepat. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu diikutsertakan dalam memetakan lahan. Dia mendorong sumber daya manusia atau ASN di Pemda ikut memahami kepentingan bank tanah ini.
Ali mengungkapkan, dirinya pernah menyarankan Pemda untuk meningkatkan SDM terkait perumahan karena masih banyak yang tidak memahami tata kelola perumahan, mulai dari tata ruang, ketersedian, hingga data masyarakat yang belum memiliki rumah.
"Bisa nggak masing-masing RT/RW yang belum punya rumah di data semua, dari yang paling kecil itu RT/RW. Itu bisa kok, jadi kembali lagi pertanyaannya, [Pemda] mau atau nggak?" ucap Ali.
Lebih lanjut, di samping pengadaan bank tanah, pihaknya sempat mendorong untuk pengadaan zona untuk public housing sehingga dapat dipetakan tanah untuk perumahan subidi dan komersial.
Sementara saat ini tata ruang di Pemda hanya menunjukkan simbol warna kuning yang diperuntukkan untuk seluruh perumahan baik itu untuk menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jika hal ini terus diterapkan, maka pengadaan rumah MBR semakin sulit ke depannya.
"Bisa gak dipatok langsung, kuningnya itu di plot langsung kuning tua, sudah gak ada yang boleh beli. Kalau beli dia [pengembang] harus bangun rumah FLPP atau rumah MBR," ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, merespons terkait masalah penyediaan perumahan di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah di atur dalam perundang-undangan, tapi pelaksanaannya belum optimal.
"Bukan berarti belum ada [public housing]. FLPP dan lain-lain itu masuk kategori public housing, tetapi maintain terhadap public housing-nya yang belum kita lakukan, sehingga hari ini dia [bangun rumah] public housing besoknya sudah jadi komersial housing nggak di maintain [pemerintah]," ujar Herry.
