Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengungkap duduk perkara atas protes yang dilayangkan oleh Bupati Kepulauan Meranti M. Adil soal dana bagi hasil (DBH) tambang. Bupati Meranti bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan sehingga viral di media sosial.
Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Rahadian Zulfadin menyinggung persoalan antara Bupati Kepulauan Meranti M. Adil dengan pejabat Kemenkeu saat memberikan paparan pada ISPE, Jakarta, Rabu (14/12/2022)
“Kita semua tahu beberapa hari terakhir ada kontroversi yang sangat ramai di media antara Bupati Meranti dan pejabat Kemenkeu,” kata Rahadian
Sebagaimana diketahui, pada Kamis lalu (8/12/2022) Bupati Meranti menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan dalam forum yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman, lantaran tak puas dengan pembagian DBH (dana bagi hasil). Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan dan ditanggapi oleh sejumlah pejabat Kemenkeu.
Rahadian menuturkan bahwa bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah semakin lama semakin besar secara nominal. Itu artinya, peran daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi domestik semakin besar.
Menurutnya, tak semua masalah diselesaikan oleh kebijakan fiskal. Salah satunya asalah inflasi. Dia mengatakan tingkat inflasi yang tinggi di sejumlah daerah dapat terkendali berkat adanya kerja sama TPIP dan TPID.
Baca Juga
“Jadi ada kerja sama dengan daerah. Untuk masalah-masalah lain juga sama, jadi peran pemerintah daerah mesti diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, hadirnya Undang-undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) bertujuan untuk memperbaiki kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah kedepannya agar menjadi lebih baik.
Selain itu, adanya kemungkinan masalah-masalah baru di masa mendatang diharapkan bisa diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita tahu bahwa peran daerah sangat penting karena tidak bisa semuanya hanya tergantung dari pusat. [Pemerintah] Daerah harus memiliki peran yang lebih kuat,” pungkasnya.
