Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan rumah dinas untuk jabatan Menteri sebanyak 36 unit di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto melaporkan pembangunan dimulai pada Rabu (7/12/2022) lalu. Adapun, lokasi rumah dinas Menteri akan ada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
"Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," kata Iwan dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (9/12/2022).
Iwan mengatakan telah menyiapkan dua tipe desain rumah yaitu tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
Pekerjaan konstruksi rumah dinas Menteri di IKN akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.
Sedangkan paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero) - PT Indah Karya (Persero) - PT Surya Perkasa Raya KSO.
Baca Juga
Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak , fasilitas umum dan sosial kawasan
pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.
"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," ujarnya.
Iwan menerangkan, pihaknya akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Selain itu juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi akan dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
