Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengatakan, hingga saat ini sudah banyak pihak yang menyatakan tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun, BKPM tengah mendalami pernyataan ketertarikan tersebut.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, menekankan, BKPM tengah memastikan apakah pihak-pihak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN merupakan investor atau bukan.
“Sebenarnya, pernyataan ketertarikan dari mereka sudah ada. Namun, kami di BKPM mengidentifikasinya gini, kita dalami mereka investor bukan?” kata Nurul di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Pihak-pihak yang menyatakan ketertarikannya di IKN, digolongkan BKPM ke dalam empat model. Pertama, pemilik teknologi atau kontraktor yang tidak mau berinvestasi, tapi menawarkan diri agar jasanya dipakai oleh pemerintah.
“Itu bukan investor, kebanyakan yang begini yang datang ke kita,” ujarnya.
Kedua, pihak yang mau berinvestasi, tapi meminta pemerintah menjadi offtaker dari proyeknya. Misalnya, perusahaan A bersedia untuk membangun hotel di kawasan IKN, tapi perusahaan berharap pemerintah mengambil hotel tersebut.
Model berikutnya, adalah kategori investor yang bermain di portofolio. Nurul menjelaskan, mereka ini adalah investor yang tak memiliki keahlian, tapi memiliki uang untuk diinvestasikan. Investor semacam ini, kata Nurul, paling banyak berasal dari Timur Tengah.
“Dari Timur Tengah ini banyak yang kayak begini, tapi dia nggak punya keahlian di situ. Jadi dia cuma bilang, saya punya uang, saya ingin invest. Mana yang bisa saya taruh di situ, tapi harus saya hitung dalam jangka waktu sekian tahun udah balik modal. Itu juga ada,” jelasnya.
Adapun, model keempat, yang juga paling dicari oleh pemerintah adalah investor yang benar-benar mau mengambil risiko atas kegiatan bisnis mereka di IKN.
Misalnya, perusahaan B menyatakan ingin membangun apartemen. Kemudian, apartemen tersebut dikelola sendiri oleh mereka. Atau, perusahaan C tertarik untuk membangun fasilitas infrastruktur, tapi mengajak pemerintah untuk bekerja sama dalam hal pengelolaannya.
“Yang benar-benar kita cari adalah yang keempat, yang mereka bawa modal, punya teknologi dan nggak nyari offtaker selain dari memang tergantung marketnya. Kalau minta semua dibeli oleh pemerintah itu mah gampang, cuma kan APBN terbatas,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
