Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kini mayoritas sahamnya dimiliki Indonesia untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, terkait dengan aktivitas perusahaan yang dilakukan.
Dua aspek itu masuk ke deretan aspek yang diminta pemerintah untuk bisa diperhatikan oleh Freeport.
"Jadi, dari sisi kinerja penerimaan negara melalui ekspor, dari sisi kepastian untuk bisa investasi lebih lanjut, dan tentu yang sangat saya harapkan adalah dua hal, soal environment [lingkungan] dan sosial," terangnya kepada Bisnis saat mengunjungi Tambang Grasberg milik Freeport di Mimika, Papua akhir pekan lalu, dikutip Rabu (7/12/2022).
Pada sisi lingkungan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar Freeport bisa memastikan limbah pertambangan (tailing) bisa ditangani secara serius.
Sri Mulyani menceritakan bahwa setiap bongkahan atau bijih yang diolah (konsentrat) menghasilkan limbah yang masif. Hal itu lantaran proses pengolahan konsentrat mineral tembaga atau emas meninggalkan sisa air dan bebatuan alamiah di permukaan tanah setelah konsentrat terpisah.
"Ternyata yang mereka ambil kan hanya sekitar 5 persen atau 6 persen dan itu akan tetap mengambil konsentratnya. Sementara 95 persen dibuang melalui tailing sistemnya. Itu akan berdampak luar biasa. Tadi kami lihat dari atas menggunakan helikopter bagaimana proses tailingnya," terang Sri Mulyani.
Baca Juga
Pada aspek sosial, Sri Mulyani juga berpesan agar Freeport bisa memastikan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar.
Adanya provinsi baru, seperti Papua Tengah, tambahnya, juga akan menjadi tantangan baru khususnya bagi kepala daerah setempat. Dana bagi hasil (DBH) Freeport yang besar diharapkan bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
"Saya kemarin bicara juga bagaimana mereka [pemda] membangun suatu dana abadi sehingga bisa menghasilkan, uang tidak langsung dihambur-hamburkan dan haru habis. Itu biasanya tidak bagus kualitas [penyerapannya], dan bahkan muncul korupsi," pesannya.
Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengatakan, terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk aspek lingkungan, terutama mengenai pengelolaan tailing. Pengelolaannya akan merujuk pada surat keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tony mengatakan, limbah hasil proses tailing bisa dimanfaatkan untuk material pembangunan jalan.
"Contohnya, bisa jadi material pembangun jalan, jembatan, kemudian lain sebagainya. Ini akan kami upayakan masif sehingga bisa membantu sektor konstruksi dan pembangunan di Papua bisa lebih cepat tercapai," terangnya kepada Bisnis.
Sementara itu, untuk aspek sosial, Tony menyebut Freeport melakukan investasi sosial sekitar US$120 juta atau sekitar Rp1,7 triliun untuk aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, serta kebudayaan dan olahraga.
Investasi sosial itu, lanjut Tony, akan dikoordinasikan dengan pemda setempat agar bisa tepat guna.
"Pak Bupati Mimika juga sudah mengatakan bahwa sinergi [pemda dan Freeport] sudah berjalan dengan baik dan saling menopang. Apalagi, APBD Mimika 80 persen dari PTFI," lanjutnya.
