Bisnis.com, JAKARTA - Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat dinilai dibangun tanpa perencanaan matang sehingga tidak diminati penumpang dan maskapai.
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono menyayangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dibangun dengan anggaran Rp2,6 triliun tidak dimaksimalkan penggunaannya sebagai bandara komersil, bahkan bandara itu sempat vakum sekitar 3 tahun.
Menurutnya, bandara tersebut berdiri di atas areal lahan 1.800 hektar yang sama dengan luas areal Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Artinya, Bandara tersebut telah dikorbankan areal lahan pertanian yang sebelumnya bisa menghasilkan sekitar 40.000 ton beras bila perhektarnya 8ton untuk 3 kali panen.
"Saat inipun masyarakat seluruh Indonesia dan Jawa Barat harus memberikan subsidi untuk operasional dari bandara tersebut, yaitu sebesar Rp6 miliar untuk biaya perawatannya dan listrik Rp450 juta perbulan, padahal pemanfaatannya sangat minim untuk kebutuhan transportasi publik dan bahkan mendekati zero untuk pemakaiannya," tuturnya dalam keterangan, Sabtu (26/11/2022).
Lebih sangat disayangkan lagi, pemilik sapaan akrab BHS ini mengungkapkan, penggunaan Bandara tersebut untuk Umroh dari Tamu Allah mengalami pembatalan pada 7 November 2022.
Pada 20 November 2022, hanya ada sekitar 45 orang jamaah umroh dari biro travel Al-Bahjah Cirebon meliputi warga Cirebon, Majalengka dan Tasikmalaya yang memanfaatkan bandara tersebut menggunakan pesawat Garuda yang diterbangkan dari Bandara Cengkareng dengan telah membawa sekitar 200 jamaah umroh sehingga perjalanan sebagian besar jamaah umroh dikorbankan untuk mengikuti penerbangan dari Cengkareng menuju ke Kertajati baru meluncur ke Arab Saudi.
Baca Juga
"Dan ini tentu mengorbankan sebagian besar Tamu Allah yang akan meluncur menuju ke Arab Saudi karena perjalanan mereka harus memutar melalui Bandara Kertajati," ungkapnya.
Seharusnya, kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk transportasi publik, apalagi ini untuk perjalanan Tamu Allah.
Bambang menilai, mereka tidak dikorbankan untuk Ambisi Pencitraan yang seakan akan menggunakan Bandara Kertajati adalah dalam jumlah banyak sekitar 200 lebih jamaah Umroh dari wilayah tersebut dan seharusnya Kemenhub paham prinsip transportasi harus cepat, aman, nyaman dan selamat, sesuai dengan prinsip dari transportasi yang harus diterima oleh masyarakat.
"Apalagi saat 45 jamaah umroh lewat di Bandara Kertajati sebagian besar tenant tutup, stand yang buka hanya 3 yaitu CFC, Indomaret dan minuman sedangan kebutuhan lainnya tidak tersedia seperti halnya pulsa, kartu telepon dan lain sebagainya," terangnya.
Menurutnya, kalau dilihat dari sedikitnya minat masyarakat Jawa Barat menggunakan bandara tersebut termasuk maskapai yang ada dan juga masyarakat umum, sebenarnya bandara ini dibangun dengan satu studi kelayakan dan perencanaan yang buruk.
"Ini Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut," terangnya.
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengharapkan Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi harus menciptakan terwujudnya satu integrasi yang maksimal antara bandara tersebut dengan kota kota di sekitar bandara.
Contohnya, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan bahkan Bandung yang sampai saat ini konektivitas kota-kota dengan bandara tersebut sangat minim dan mahal. Juga dorongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota kepada ASN dan masyarakatnya mau menggunakan bandara tersebut masih relatif sangat minim.
