Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran kesehatan pada APBN mencapai Rp131,7 triliun hingga 31 Oktober 2022.
Realisasi belanja kesehatan tersebut turun sebesar 34,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada Oktober tahun lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja kesehatan reguler atau non-Covid-19 tercatat sebesar Rp91,0 triliun per 31 Oktober 2022. Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp87,2 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja kesehatan untuk Covid-19 hanya sebesar Rp40,7 triliun, turun signifikan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp114,8 triliun.
“Jadi belanja kesehatan menurun, tapi dalam artian baik, karena artinya Covid-19 sudah bisa ditangani dan diharapkan semakin menurun,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11/2022).
Dia pun merincikan, belanja kesehatan reguler hingga 31 Oktober 2022 terbesar untuk pembayaran JKN sebesar Rp37,3 triliun, kepada sebanyak 94,3 juta penerima bantuan.
Selain itu, pemerintah juga masih membayarkan klaim untuk pelayanan pasien Covid-19 yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp25,3 triliun.
Secara total, belanja pemerintah hingga 31 Oktober 2022 telah terealisasi sebesar Rp2.351,1 triliun, atau mencapai 75,7 persen terhadap target APBN.
Belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp754,1 triliun atau mencapai 79,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari target.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan belanja pemerintah minus 2,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2022.
Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan satu-satunya komponen PDB dari sisi pengeluaran yang mengalami koreksi adalah belanja pemerintah. Komponen ini berkontribusi 7,57 persen terhadap PDB.
"Kita bisa melihat bahwa pertumbuhan di seluruh komponen pengeluaran ini menunjukkan pertumbuhan, kecuali di konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi 2,88 persen," ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (7/11/2022).
Dia menyebut bahwa penyebab berkurangnya konsumsi pemerintah pada kuartal III/2022 di antaranya karena penurunan realisasi belanja barang dan jasa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
