Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mengenal Dana Loss and Damage yang Disepakati KTT COP27

Dana loss and damage mengacu pada biaya yang dikeluarkan atas cuaca ekstrem atau dampak yang dipicu oleh iklim, seperti naiknya permukaan laut.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 21 November 2022  |  07:05 WIB
Mengenal Dana Loss and Damage yang Disepakati KTT COP27
Penampakan papan reklame yang menunjukkan perhelatan KTT COP27 2022 di Mesir. - Bloomberg
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 atau KTT COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir sepakat untuk menyiapkan dana “Loss and Damage,” guna membantu negara-negara miskin yang dilanda bencana iklim.

Setelah negosiasi yang cukup alot, presidensi COP27 Mesir merilis draft teks untuk keseluruhan kesepakatan pada Minggu (20/11/2022) dan secara bersamaan mengadakan sesi pleno untuk menyetujuinya sebagai kesepakatan akhir dan menyeluruh untuk KTT PBB.

Namun, draft perjanjian tersebut masih perlu dirinci tahun depan dan seterusnya, termasuk siapa yang akan berkontribusi pada dana tersebut dan siapa yang akan mendapat manfaat.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan dana loss and damage tersebut? Berikut penjelasannya seperti dilansir Aljazeera.

Pengertian dana loss and damage

Pada pembicaraan pertemuan iklim PBB, dana loss and damage mengacu pada biaya yang dikeluarkan atas cuaca ekstrem atau dampak yang dipicu oleh iklim, seperti naiknya permukaan laut.

Pendanaan iklim sejauh ini sebagian besar berfokus pada pengurangan emisi karbondioksida dalam upaya untuk mengekang pemanasan global, sedangkan sekitar sepertiganya digunakan untuk proyek-proyek untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan dampak di masa depan.

Pendanaan loss and damage atau kerugian dan kerusakan ini agak berbeda, khususnya mencakup biaya kerusakan yang tidak dapat dihindari atau diadaptasi oleh negara.

Tetapi belum ada kesepakatan mengenai apa yang harus dianggap sebagai kerugian dan kerusakan, yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang dapat mencakup infrastruktur dan properti yang rusak, serta ekosistem alam atau aset budaya yang lebih sulit dinilai.

Laporan dari 55 negara rentan memperkirakan kerugian gabungan terkait iklim selama dua dekade terakhir mencapai US$525 miliar atau 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) kolektif mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2030, kerugian tersebut dapat mencapai US$580 miliar per tahun.

Negara donor

Negara-negara yang rentan berpendapat bahwa negara-negara kaya yang menyebabkan sebagian besar perubahan iklim dengan emisi gas rumah kaca harus membayar atas dana loss and damage.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menolak argumen tersebut karena khawatir kewajiban pendanaan akan bertambah banyak. Namun, keduanya tetapi mengubah posisi mereka selama KTT COP27. Uni Eropa berpendapat bahwa China juga harus membayarnya meskipun merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan diklasifikasikan oleh PBB sebagai negara berkembang.

Beberapa negara telah membuat komitmen pendanaan yang relatif kecil tetapi simbolis untuk dana loss and damage, termasuk Denmark, Belgia, Jerman dan Skotlandia, serta Uni Eropa. China belum berkomitmen untuk pembayaran apa pun.

Beberapa lembaga dana PBB dan bank pembangunan yang ada memang membantu negara-negara yang menghadapi kerugian dan kerusakan, meskipun tidak secara resmi dialokasikan untuk tujuan itu.

Yang juga masih harus diselesaikan adalah rincian negara atau bencana mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

COP27 perubahan iklim KTT PERUBAHAN IKLIM pendanaan
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top