Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Petani Minta Pemerintah Tidak Impor Beras, Ini Alasannya

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah tidak melakukan impor beras untuk memenuhi stok beras.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 17 November 2022  |  17:14 WIB
Petani Minta Pemerintah Tidak Impor Beras, Ini Alasannya
Petani melakukan penyemprotan pestisida organik pada tanaman padi di areal persawahan Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (7/9 - 2020). Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara mencatat telah menyerap sebanyak 17.600 ton beras petani dari target 20 ribu ton serapan beras di tahun 2020. ANTARA FOTO
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah serta Perum Bulog untuk tidak melakukan importasi beras dalam upaya pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan saat ini produktivitas petani mencapai 5-8 ton per hektare (ha). Adapun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan panen padi diproyeksikan mencapai 10,61 juta ha. Bahkan saat musim panen gadu pun beberapa sentra dapat mencapai 6 ton/ha.

“Harusnya ini cukup. Oleh karena itu, menurut kami Perum Bulog jangan cepat-cepat untuk memutuskan memenuhi cadangan beras dengan impor,” kata Henry, Kamis (17/11/2022).

Menurut Henry, Perum Bulog harus mengupayakan mobilisasi cadangan beras yang ada di petani, masyarakat dan juga pemerintah daerah, serta mungkin di perusahaan-perusahaan beras yang sudah muncul.

Pasalnya, menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan hasil sensus, komposisi stok beras posisinya sebanyak 49,9 persen ada di masyarakat atau setidaknya per rumah mengamankan stok 4,8-5 kg beras. Artinya, bisa saja stok beras memang banyak di luar CBP.

Meski sudah ada peraturan terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang tertuang dalam Perpres No.125/2022, seharusnya, kata Henry, dibuat cadangan pangan nasional. Hal ini agar stok beras secara keseluruhan dapat tercatat, bukan hanya terpaku pada CBP.

“Tidak boleh impor pangan ke Indonesia apabila produksi nasional masih mencukupi. Menurut Kementan cukup, hanya saja beras itu tidak ada dalam CBP, banyak di masyarakat, ini yang perlu gerakan bersama supaya ada cadangan beras nasional, bukan CBP saja,” ujarnya.

Selain itu, dia mewanti-wanti pemerintah untuk mencegah perusahaan swasta berskala besar dengan tidak mengurus beras, khawatir akan mengendalikan harga pasar, seperti halnya yang terjadi pada minyak goreng.

“Ingat kasus kelapa sawit, di mana akhirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sekaligus produsen minyak goreng mengendalikan harga, pada akhirnya nanti bukan lagi Perum Bulog yang mengendalikan harga,” ungkap Henry.

Sebelumnya, Perum Bulog memberikan sinyal kepada pemerintah selaku regulator untuk melakukan alternatif dalam upaya memenuhi CBP. Tercatat per 16 November 2022 CBP berada di level 651.437 ton, hanya setengah dari ketentuan 1,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), menyampaikan saat ini pihaknya kesulitan menyerap beras dari petani karena stoknya tidak ada, mengingat saat ini masih dalam proses tanam.

“Kami harus segera mengambil langkah alternatif untuk memenuhi jumlah ini, kami tidak mungkin dalam waktu dekat dapat menyerap dalam jumlah besar karena selain stoknya tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan,” ujar Henry dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Bapanas, Perum Bulog, ID Food dan PT Pupuk Indonesia, Rabu (16/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

impor beras beras petani Stok Beras harga beras
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top