Bisnis.com, JAKARTA - Pada 15-16 November 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 Summit - platform multilateral strategis yang menghubungkan negara maju dan berkembang di dunia ekonomi. Anggota G20 mewakili lebih dari 80% PDB dunia dan 80% emisi CO2 dunia. Oleh karena itu, keputusan dan komitmen yang dibuat oleh kelompok ini akan memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi global serta transisi iklim.
Sebagai bagian dari G20, B20 (Business Twenty) menyatukan komunitas bisnis global untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti kepada G20. Proses selama setahun yang dilakukan oleh B20 Task Forces (TFs) dan Action Council (AC) akan berujung pada B20 Summit, di mana B20 akan mempresentasikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing kepresidenan.
Berlangsung pada 13-14 November 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), B20 Summit tahun ini mengusung tema “Advancing Innovative, Inclusive and Collaborative Growth” dalam mendukung tema G20 tahun ini, “Recover Together, Recover Stronger”.
Sejumlah kepala negara dan pemimpin bisnis global akan ambil bagian dalam B20. Lebih dari seribu CEO dan eksekutif senior yang mewakili perusahaan multinasional terkemuka dari negara-negara anggota G20 akan berkumpul dengan pembuat kebijakan dan pemimpin untuk membahas cara untuk mendorong inovasi, memastikan pertumbuhan yang inklusif, dan memperkuat kolaborasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran global.
Shinta Kamdani, Chair dari B20 Indonesia, menyatakan, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Finance & Infrastructure (F&I) TF atas upaya tak kenal lelah mereka selama beberapa bulan terakhir. Sejak pertemuan awal, F&I TF telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan bagi pemerintah G20 tentang bagaimana merencanakan, mengkalibrasi dan mengkomunikasikan kebijakan dengan benar untuk mendorong pemulihan ekonomi, mendorong investasi dan menjaga stabilitas. Kami telah sampai pada titik di mana para TF telah menyelesaikan rekomendasi kebijakannya untuk G20. Dengan melakukan itu, kita mendapat manfaat yang signifikan dari panduan keanggotaannya yang beragam dan inklusif. Setiap anggota, dengan kekuatan dan perhatian mereka yang berbeda, telah membantu kami membuat kebijakan inklusif untuk komunitas B20 dan G20 yang lebih besar.”
Chair dari B20 F&I TF dan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Dr. Ridha Wirakusumah, mengatakan, “Tahun ini B20 F&I TF telah merumuskan empat rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan pada B20 Summit. Kebijakan tersebut adalah: 1) Meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai, 2) Mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju dunia yang bersih, 3) Mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas, 4) Memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.”
Beliau menutup pernyataan dengan mengatakan bahwa, “Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Ketua TF, para Anggota, dan PwC sebagai Knowledge Partner atas kerja samanya dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan, dan kita berharap bahwa rekomendasi kebijakan ini akan menjadi dasar untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Hal ini dengan jelas dapat menunjukkan bagaimana sektor publik dan swasta, dan pemangku kepentingan lokal dan internasional, semuanya dapat bekerja sama menuju tujuan bersama.”
Radju Munusamy selaku Policy Manager untuk B20 F&I TF dan Partner di PwC Indonesia menyebutkan, “Dana publik terbatas dan terutama terkendala akibat dampak pandemi COVID-19. Lebih dari sebelumnya, modal sektor swasta, yang tersedia dalam volume yang jauh lebih besar daripada keuangan publik, diperlukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan membantu mempersempit kesenjangan infrastruktur. B20 F&I TF, telah mendengar dan mendiskusikan pandangan anggota dan ketua, dan menganalisis berbagai sumber data, telah mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk memungkinkan peningkatan modal sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengatasi masalah utama yang dipandang sebagai hambatan.”
Julian Smith sebagai B20 F&I TF Team Leader dan Infrastructure Advisor di PwC Indonesia, selanjutnya mengatakan bahwa “Perlunya transisi yang adil dan merata telah menjadi perhatian utama bisnis yang diungkapkan dalam berbagai pertemuan B20. Hal ini meningkatkan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan tantangan sosial yang mungkin timbul sebagai hasil dari transisi pengurangan penggunaan batu bara. Hal ini membutuhkan pemerintah dan sektor swasta untuk berkolaborasi secara internasional dalam menggunakan pembiayaan inovatif seperti blended finance[1].”
[1] “Blended finance” adalah pendekatan penataan yang memungkinkan organisasi pembiayaan dengan tujuan yang berbeda untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman bersama satu sama lain dengan mencapai tujuan mereka (dalam pengembalian finansial, gender dan dimensi lain dari dampak sosial, atau kombinasi keduanya). Hal ini memerlukan penggunaan strategis modal katalitik dari sumber publik atau filantropi dalam meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan.
