Bisnis.com, JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan 3 rekomendasi terhadap Sriwijaya Air untuk mencegah kejadian nahas jatuhnya SJ-182 pada Januari 2021 terulang kembali.
Kepala Sub Komite Investigasi Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo memaparkan tiga rekomendasi tersebut yakni agar maskapai dengan jenis layanan medium tersebut dapat meningkatkan konsultasi dengan Dirjen Perhubungan Udara terkait NTO (no technical objection) dari pabrikan pesawat sebelum mengubah prosedur yang sudah ada di buku panduan yang disiapkan oleh pabrikan.
Selanjutnya, Nurcahyo menjelaskan bahwa 10 bulan sebelum kecelakaan terjadi, Sriwijaya Air juga pernah mengalami kejadian asimetri tetapi tidak banyak diketahui karena Sriwijaya Air belum mengunduh Flight Data Analysis Program (FDAP) Boeing 737-500 PK-CLC. Atas hal itu, dia mengimbau Sriwijaya Air untuk meningkatkan jumlah pengunduhan data dalam FDAP demi meningkatkan pemantauan operasi penerbangan.
"Dari data, didapatkan bahwa rata-rata pengunduhan data FDAP Sriwijaya Air ini hanya sebesar 53 persen. Ini berdampak ada yang terlepas pemantauan salah satunya pesawat Boeing 737-500 PK-CLC ini, pada 15 Maret 2020, 10 bulan sebelum kecelakaan pernah asimetris. Tapi ini tidak diketahui Sriwijaya Air karena program FDAP-nya ini belum diunduh," ujar Nurcahyo dalam rapat bersama dengan Komisi V DPR RI, Kamis (3/11/2022).
Terakhir, dia juga meminta Sriwijaya Air menekankan pelaporan bahaya kepada seluruh pegawainya terutama untuk kru kabin. Pasalnya, pelaporan hazard masih didominasi ground handling dan security, sedangkan untuk pilot, pramugari, engineer masih sedikit.
Direktur Utama Sriwijaya Air, Anthony Raimond Tampubolon, mengatakan telah melakukan beberapa tindakan keselamatan tanpa menunggu rekomendasi. Sriwijaya Air juga melakukan evaluasi internal untuk perbaikan di dalam pelatihan perawatan pesawat dan prosedur-prosedurnya.
“Kami berkomitmen bahwa dari hasil investigasi ini kami akan bekerja sama penuh dan juga melakukan semua rekomendasi yang diberikan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyayangkan pihak Sriwijaya Air yang diduga belum melakukan ketentuan standar penerbangan, terkait pengunduhan FDAP.
"Pengunduhan flight data, analisis, program dari Sriwijaya ini yang juga tidak sesuai ketentuan, baru 53 persen tadi pak ya," kata Lasarus.
Dia menilai kondisi tersebut merupakan masalah yang terjadi di Sriwijaya Air yang semestinya tak bisa diabaikan karena berkaitan dengan keselamatan penumpang. Dia juga meminta tidak ada toleransi bagi pihak maskapai apa pun yang belum memenuhi persyaratan penerbangan.
"Dengan regulasinya kita yang menentukan, kalau memang tidak kompatibel, tutup pak. Jangan kasih terbang dia, itu jauh lebih baik, negara ini butuh maskapai, tapi kita lebih butuh keselamatan," tegasnya.
