Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada 2023 bukanlah tantangan yang mudah. Dia lantas membandingkan resesi 2023 dengan krisis ekonomi pada 1998 dan 2008.
“Kita telah diuji dengan tangangan gejolak keuangan 1997–1998, gejolak naik turunnya harga komoditas, gejolak krisis global 2008–2009. Sekarang pandemi serta kondisi geopolitik dan tantangan resesi global. Ini bukan tantangan yang mudah, polanya berubah,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Oeang, Senin (31/10/2022).
Meski Indonesia telah mampu menangani pandemi Covid-19, dia mengatakan pemerintah tetap harus sigap untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan baru yang akan datang.
Sri Mulyani menilai tantangan baru bagi perekonomian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik.
“Ini tantangan yang juga bisa mencelakai atau menurunkan daya pemulihan ekonomi nasional, karena itu kita harus tangguh mengawal pemulihan,” jelasnya.
Di samping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, Sri Mulyani mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang saat ini pun sudah terasa.
Menurutnya, tantangan perubahan iklim ini akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karenanya, tantangan dunia yang berubah kata Sri Mulyani harus direspons dengan tepat, terutama oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola keuangan negara.
“Kemenkeu dan keuangan negara harus menjadi instrumen yang memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai tantangan ke depan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa gejolak ekonomi global saat ini bisa menimbulkan risiko yang lebih besar skalanya dari krisis ekonomi 1998.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta. Perkembangan ekonomi terkini menjadi salah satu pembahasan Presiden Joko Widodo bersama para menterinya.
Menurut Airlangga, Jokowi menyampaikan bahwa terdapat 28 negara yang akan memperoleh bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Dari 28 negara, 14 di antaranya sudah masuk daftar penerima bantuan dan 14 lainnya masih dalam proses.
“Ini magnitude-nya lebih besar dari krisis 1998, di mana itu di beberapa negara Asean,” ujar Airlangga pada Selasa (11/10/2022).
