Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa ancaman resesi global 2023 bisa ditekan dengan perancangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dijalankan sesuai fungsinya.
Setidaknya terdapat tiga fungsi utama APBN yang penting untuk diimplementasikan guna memelihara kebijakan fiskal dalam mengelola berbagai situasi dan tantangan ekonomi global.
"Di dalam konteks kita mengelola kebijakan fiskal melalui APBN itu sebetulnya guidance-nya sudah sangat jelas dari sisi peraturan perundang-undangan. Keuangan negara dan APBN dikelola di dalam rangka untuk menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi dan distribusi,” kata Sri Mulyani dalam agenda acara Bincang APBN 2023 di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Apabila dijabarkan, lanjutnya, tiga instrumen fungsi tersebut mampu membawa perekonomian suatu negara menjadi lebih efisien. Penting untuk disoroti, dia mengatakan APBN selayaknya digunakan, diandalkan, serta dipakai dalam mencapai tujuan bernegara.
Fungsi pertama, yakni stabilisasi, APBN berfungsi ntuk menjaga stabilitas sebuah negara saat menghadapi tantangan khusus, salah satu contohnya adalah Pandemi. Dengan rancangan APBN yang baik, nantinya anggaran tersebut akan berdampak positif pada stabilitas negara.
“Nah, kalau stabilisasi orang bayangannya adalah dari sisi keamanan/pertahanan, namun juga bisa dari sisi ekonomi. Ekonomi bisa dihadapkan pada berbagai guncangan yang bisa mengancam stabilisasi. Umpamanya seperti yang terjadi pada tahun 2020 pandemi tiba-tiba ada virus Covid-19. Itu ancaman stabilitas di bidang ekonomi, kesehatan dan juga bisa saja menjadi sosial-politik,” tandas Sri Mulyani.
Baca Juga
Pada fungsi dua atau alokasi, Menkeu mengatakan bahwa APBN memiliki peran untuk bisa membuat ekonomi jauh lebih baik dan tidak distorsif.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa fungsi APBN lebih dari sekedar sebagai anggaran belanja sebuah negara saja. Melainkan, harus mampu mengoreksi tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global, diantaranya yakni energy transition mechanism (ETM).
“Nah kalau perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi CO2 terlalu banyak dan nobody cares, itu yang disebut sebagai market failure. Nyata nyata ini bisa membahayakan dunia namun nggak ada yang bisa mengoreksi," imbuhnya.
Dia mengungkapkan di situ letak APBN sebagai tadi fungsi alokasi, yaitu untuk mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global tersebut.
"Caranya gimana? Ada pakai carbon tax, ada yang menggunakan subsidi, itu hanya bisa terjadi kalau policy fiscal-nya mendukung. Salah satunya energy transition mechanism,” ujar Menkeu.
Fungsi ketiga APBN, yakni sebagai instrumen distribusi kaitannya adalah dengan pemerataan keadilan. Adil yang dimaksud bukanlah prorata, melainkan sebagai alat untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism.
"Karena keadilan itu nggak bisa dijawab dengan mekanisme pasar juga. Jadi APBN itu adalah tools untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism," tambah Sri Mulyani.
