Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian bantuan subsidi upah atau BSU kemungkinan tidak akan berlanjut pada 2023.
Airlangga mengatakan pemberian BSU pada tahun ini didasarkan atas adanya kenaikan dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tahun sebelumnya pun atau pada 2021 penyaluran BSU sebagai bentuk bantuan saat pandemi Covid-19.
“Kemarin [penyaluran BSU] dilanjutkan karena ada kenaikan dan penyesuaian BBM, sementara ini [untuk tahun depan] belum ada lagi,” kata Airlangga kepada awak media di JCC, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Meski ada ancaman resesi, Airlangga mengaku optimis Indonesia dapat bertahan karena pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5 persen.
“Tantangan global dalam perekonomian sekarang Alhamdulillah dalam 3 semester terakhir di atas 5 persen dan sebetulnya Indonesia menurut IMF adalah the bright spot in the dark. Diperkirakan pertumbuhan kami masih 5,2 persen [yoy] di akhir tahun. Tahun depan diperkirakan tumbuh 5,3 persen,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyatakan belum ada rencana pemerintah bakal melanjutkan penyaluran BSU sebesar Rp600.000 per orang pada 2023.
Sejauh ini, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), BSU telah tersalurkan kepada 9.207.385 pekerja dari target 12.709.170 penerima. Total dana yang telah digelontorkan pun senilai Rp5.524 miliar.
BSU 2022 masih terus dalam progres untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia bagi 3,6 juta penerima yang bermasalah dengan nomor rekening calon penerima BSU.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa BSU Tahap 7 sudah cair melalui kantor pos bagi pekerja yang tidak memiliki atau bermasalah dengan rekening Himbara.
“BSU tahap 6 sudah selesai sekarang kami tinggal menyelesaikan untuk mentransfer ke PT Pos Indonesia. [Penyaluran BSU Tahap 7] sudah berjalan,” ujar Menaker Ida.
