Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia dan Jepang sedang dalam pembicaraan kerja sama terkait dengan upaya membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, serta program terkait pekerja migran.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Kemenaker telah mengajukan 2 orang penasihat atau advisor dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membantu terlaksananya kebijakan bidang ketenagakerjaan dan program-program yang berkaitan dengan pekerja migran.
“Saat ini, kami sedang menunggu kedatangan advisor dimaksud dari Jepang untuk ditempatkan di Kemnaker," kata Ida dalam keterangan resmi, Sabtu (29/10/2022).
Advisor yang nantinya akan ditugaskan oleh JICA di Kemenaker, sambungnya, merupakan professional, memiliki kompetensi di bidangnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik demi menyukseskan program ini.
Beberapa substansi kerja sama yang paling disorot oleh pemerintah adalah sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pertukaran informasi tentang lowongan pekerjaan, termasuk informasi mengenai pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat bagi warga negara Indonesia (WNI).
Hal itu disampaikan Ida dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi di Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27 (The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting / ALMM) di Manila Filipina, Jumat (28/10/2022).
"Pemerintah Jepang telah berpengalaman soal sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi sehingga mempermudah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan akuntabel," ujarnya.
Selain itu, rencana kerja sama dengan Jepang akan melibatkan peran dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk memberikan pelatihan kerja yang meliputi keterampilan bahasa, pengenalan budaya, dan teknis agar dapat mendukung kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs ketenagakerjaan Kemenaker jepang jica
